The Widodo’s vs The Yudhoyono’s

Setiap keluarga Presiden memiliki karakter yang selalu menarik untuk ditelisik. Mulai dari  responmereka terhadap komentar netizen, sikap politik, hingga aksi "nyeleneh" dari  salah satu anggota keluarganya. Tindak tanduknya seakan menjadi "drama" dan kelakar di mata publik. Bahkan perilaku salah satu anggotanya selalu dikaitkan dengan sang kepala keluarga. Apakah tradisi keluarga kepresidenan dapat menjadi panutan bagi keluarga Indonesia ataukah mereka hanya salah satu contoh gambaran keluarga Indonesia yang menjadi pusat sorotan publik? Yang pasti setiap aksi kecil yang mereka tunjukan akan selalu menjadi magnet bagi para pemburu berita.

IMM (Intelligence Media Management) berhasil merangkum ekspospemberitaan dari dua keluarga Presiden di media online sepanjang tahun 2016. Mereka adalah keluarga mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluargaPresiden Joko Widodo.

Lalu, keluarga manakah yang menjadi "The most media darling" hingga penghujung tahun ini?

FC BARCELONA DALAM RUANG PERBINCANGAN NETIZEN

Keberhasilan FC Barcelona merebut gelar La liga dan Copa Del Rey musim 2015/2016 lalu semakin mengukuhkan squad asuhan Luis Enrique ini sebagai tim terkuat di negeri matador. Raihan prestasi ini tentu saja menambah panjang daftar koleksi gelar Los Blaugranas.

Deratan gelar bergengsi popularitas FC Barcelona terbukti tidak hanya membuat fans mereka di Indonesia semakin bertambah, namun juga berhasil membuat PT Bank Mega Tbk kepincut untuk menjalin kerjasama dengan Klun Catalan ini. Pada Mei lalu, Bank Mega dan FC Barcelona telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama co-branding kartu Bank Mega. Langkah ini menandai peresmian Bank Mega sebagai mitra perbankan bagi FC Barcelona di Indonesia. Bahkan kerjasama antara Bank Mega dan FC Barcelona ini menjadi topic perbincangan netizen di lini masa (Twitter).

Sepanjang 2016, tak kurang dari 470 cuitan netizen memperbincangkan kerjasama Bank Mega dan FC Barcelona ini. Selebihnya netizen berbincang tentang sejarah Josep Sunyol. Tidak hanya itu, skandal penipuan pajak Lionel MEssi dan peluncuran produk Oppo F1 FBC Edition juga tak luput dari perbincangan netizen di lini masa. Sayangnya, raihan gelar La Liga dan Copa Del Rey tidak cukup sensasional untuk merebut ruang obrolan netizen.

Menkeu: Kontribusi Pajak Pulau Jawa Tertinggi

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan kontribusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai di Pulau Jawa tertinggi secara nasional.

"Sejauh ini kontribusinya sebesar 81 persen atau setara dengan Rp737 triliun," katanya di Semarang, sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (29/12/2016).

Menurut dia, capaian pajak di Pulau Jawa ini sangat penting bagi pembangunan di luar Pulau Jawa yang hingga saat ini masih tergantung pada dana transfer pemerintah.

Sebagai contoh, kontribusi pajak Papua dan Maluku hingga saat ini hanya 1,6 persen atau setara dengan Rp4,7 triliun. Di sisi lain, dua daerah ini masih membutuhkan dana transfer dari pemerintah sebesar Rp144,7 triliun.

Selanjutnya, untuk Kalimantan menyumbang pajak sebesar Rp11 triliun. Meski demikian, Kalimantan masih membutuhkan dana transfer dari pemerintah sebesar Rp70,9 triliun.

Pulau Sumatera, sejauh ini menyumbang pajak sebesar Rp25 triliun namun masih menerima dana transfer dari pemerintah sebesar Rp207 triliun.

"Melihat kondisi ini, perolehan pajak dari Pulau Jawa sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk menyokong pembangunan di pulau lain," katanya.

Sri Mulyani mengatakan, besaran pajak Rp1 triliun saja memberikan dampak yang luar biasa terhadap pembangunan secara nasional.

"Dari penerimaan pajak sebesar Rp1 triliun mampu digunakan untuk membangun jembatan sepanjang 3,5 kilometer (km) atau membangun jalan sepanjang 155 km," tambahnya.

Selain itu, dengan besaran pajak tersebut juga mampu digunakan untuk membayar gaji 10 ribu polisi selama satu tahun. Di sektor pertanian, penerimaan pajak sebesar itu dapat digunakan untuk membantu petani dalam pengadaan benih sebanyak 93 ribu ton atau pengadaan 306 ribu ton pupuk.

"Sedangkan di sektor pendidikan penerimaan pajak tersebut mampu digunakan untuk membangun 6.765 ruang kelas sekolah dasar," tuturnya.

Melihat besarnya dampak tersebut, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk mengikuti aturan perpajakan salah satunya adalah membayar pajak tepat waktu.

Rapihkan Kewajiban Pajak, Irjen Kemendikbud Ikut Tax Amnesty

 

Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Daryanto turut memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak menjelang penutupan periode kedua.

Daryanto datang ke Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Daryanto bilang dirinya ingin merapihkan kewajiban pajaknya yang belum sempat ia perbaiki. Aset yang dilaporkan pun yang berada di dalam negeri.

"Saya baru bisa karena waktunya baru sempat sekarang," kata Daryanto, Kamis (29/12/2016).

Menurut Daryanto prosedur untuk ikut amnesti pajak sangat mudah. Dirinya tidak mendapatkan kesulitan saat melaporkannya.

Dia mengatakan tax amnesty merupakan fasilitas yang bagus untuk merapihkan kewajiban pajak, tidak hanya untuk swasta tapi juga pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat pemerintah.

"Tadi saya sudah menyelesaikan pelaporan. Dan saya berharap di lingkungan pemerintah dan PNS ikut berpartisipasi dan masih perlu merapihkan SPT," ujar dia.

Lebih jauh dia mengatakan kesadaran membayar pajak menjadi keniscayaan bagi seluruh masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai program pemerintah termasuk di bidang pendidikan. Apalagi APBN memandatkan 20 persen anggaran adalah hak untuk sektor pendidikan.

"Kita dari institusi pendidikan dan kebudayaan amat sangat mendorong agar semua teman-teman dan pejabat memanfaatkan fasilitas tax amnesty," jelas dia.

Amnesti Pajak Dorong Perbaikan Investasi Indonesia

 

Bank Indonesia (BI) melaporkan terjadi penurunan 17,7 persen kewajiban bersih Indonesia menjadi USD340,6 miliar dalam posisi investasi internasional (PII) akhir triwulan III-2016, yang sebagian besar karena meningkatnya porsi aset pada investasi langsung, setelah pemberlakuan program amnesti pajak.

"Penurunan net kewajiban PII disebabkan lebih besarnya kenaikan Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) dibandingkan dengan kenaikan Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) sejalan dengan hasil implementasi amnesti pajak," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis (29/12/2016). 

Kewajiban atau dalam neraca BI disebut KFLN merupakan kewajiban penduduk Indonesia terhadap penduduk negara lain, yang di dalamnya termasuk pembayaran utang, ataupun deviden dari keuntungan perusahaan. Sebaliknya, AFLN merupakan tagihan atau klaim penduduk Indonesia terhadap penduduk negara lain, baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Tagihan milik penduduk Indonesia atau aset finansial luar negeri (AFLN) per akhir triwulan III-2016 naik hingga 45,5 persen dibanding triwulan sebelumnya menjadi USD319,5 miliar.

Deklarasi aset di luar negeri milik penduduk Indonesia yang mengikuti amnesti pajak telah mendongkrak aset dalam komponen investasi lainnya menjadi USD103,6 miliar.

Di saat yang sama, kewajiban pada investasi lainnya menurun menjadi USD150 miliar, sehingga total kewajiban bersih pada investasi lainnya sebesar USD47,1 miliar atau turun 50 persen dari triwulan sebelumnya sebesar USD99,2 miliar.

Investasi lainnya merupakan salah satu komponen dalam PII. Komponen lain selain investasi lainnya adalah investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial dan cadangan devisa.

Laporan BI menyebutkan deklarasi aset juga menopang pertumbuhan aset dalam investasi langsung menjadi USD86,6 miliar atau naik USD45,6 miliar dari triwulan II-2016, melebihi kenaikan kewajiban di investasi langsung sebesar USD17,3 miliar.

Meskipun tumbuh lebih tinggi, secara total jumlah kewajiban di investasi langsung sebesar USD268,2 miliar sehingga mencatatkan kewajiban bersih di investasi langsung menjadi USD181,6 miliar.

Sedangkan investasi portofolio mencatat kewajiban bersih sebesar USD227,6 miliar setelah dikurangi aset. Kemudian, derivatif finansial mencetak surplus aset bersih sebesar USD13 juta. Adapun posisi cadangan devisa hingga akhir September 2016 sebesar USD115,7 miliar.

"BI memandang perkembangan PII Indonesia sampai dengan triwulan III-2016 masih cukup sehat. Kendati demikian, BI tetap terus mewaspadai risiko 'net' kewajiban PII terhadap perekonomian," tutur Tirta.

Tak Ingin Kena Denda 200%, Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Harus Serius

 

Keikutsertaan wajib pajak dalam mengikuti program tax amnesty terganjal pasal 18 UU pengampunan pajak.

Pasal tersebut seolah membuat masyarakat berfikir ulang jika ikut program tax amnesty. Karena jika tidak melaporkan seluruh harta, maka mereka akan terkena denda. Sehingga tentu ada yang berfikiran lebih baik tak usah ikut. Apalagi tax amnesty memberikan kebebasan pada wajib pajak untuk memilih ikut atau tidak.

Pasal 18 ayat tiga berisikan bahwa atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (wajib pajak tidak menyampaikan surat pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang bayar.

baca : Amnesti Pajak Ditaksir Sulit Tembus Rp165 Triliun hingga Akhir Tahun

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, tax amnesty merupakan pilihan wajib pajak. Namun kata Yoga, UU tax amnesty menyaratkan agar wajib pajak serius ikut tax amnesty.

"Dalam arti melaporkan seluruh harta tanpa ada yang disembunyikan lagi, apabila ingin memanfaatkan fasilitas tax amnesty," kata Yoga pada Metrotvnews.com, di Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Apalagi, kata dia, pasal 18 tersebut sebenarnya merupakan cerminan dari mandat UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa seluruh harta wajib pajak memang dilaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan, baik harta yang berasal dari pengasilan terutang maupun tidak terutang.

UU tax amnesty, kata Yoga, memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum membayar pajak atas penghasilan-penghasilan yang lalu atau melaporkan hartanya di SPT tahunan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Cukup dengan melaporkan harta yang belum dilaporkan di SPT Tahunan disertai membayar uang tebusan yang relatif kecil," pungkas dia.

Golkar Tetap Dukung Ahok-Djarot di Pilkada DKI

 

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Theo L Sambuaga menegaskan, partainya tetap akan mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat atau Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia menyebut tidak akan ada perubahan sama sekali.

"Kalau Partai Golkar kalau ditanya, kita ya masih dukung, calon kita adalah Ahok-Djarot. Enggak ada perubahan apapun, tetap kita teguh memperjuangkan dan mengkampanyekan supaya Ahok bersama Djarot melanjutkan, tidak ada pemikiran untuk mengubah," kata Theo di sela sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016).

 

Dia mengatakan, Partai Golkar sebagai pengusung pasangan Ahok-Djarot tetap akan konsisten hingga pemilihan 15 Februari 2017.

 

"Kita akan berkampanye sesuai aturan yang ada," kata Theo.

 

Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sedang menjalani proses sidang dalam kasus dugaan penistaan agama. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menolak nota keberatan Ahok dan sidang dilanjutkan pada 3 Januari 2017.

 

Beberapa waktu lalu, lebih dari 100 orang kader dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasdem se-Jakarta Timur yang awalnya mendukung Ahok-Djarot mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur-wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pendopo Jalan Panglima Polim IX, Jakarta Selatan.

 

Sementara, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem DKI Jakarta menegaskan sikap dukungan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kinerja Jokowi-JK Puaskan Publik

KEPUASAN publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terus menguat. Hal itu terungkap dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis di Kantor SMRC, Menteng, Jakarta, kemarin.

Survei dilakukan pada 22-28 Juni 2016 dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden 1.027 orang dan margin of error sekitar 3,1%. Sampel responden yang diambil telah memperhitungkan aspek demografi, gender, agama, dan etnik dalam populasi nasional.

Dari 1.027 responden yang disurvei, 67% menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, sedangkan 30% lainnya menyatakan tidak puas (lihat grafik).

“Rakyat terlihat optimistis dengan kepemimpinan Jokowi. Hasil survei juga menunjukkan warga yakin terhadap kemampuan Jokowi memimpin Indonesia sehingga menjadi lebih baik mencapai 72%, sedangkan yang kurang yakin atau tidak yakin hanya 22%,” ujar Direktur Prog­ram SMRC Sirojudin Abbas saat memapar kan hasil survei.

Abbas mengatakan optimisme publik meningkat hampir di semua sektor. “Data ini menunjukkan bahwa rakyat pada dasarnya optimistis menghadapi kondisi ekonomi masa depan. Ini merupakan modal psikologis yang penting bagi pemerintah,” jelas Abbas.

Kendati begitu, Abbas menambahkan, kinerja Jokowi belum sempurna. Kepuasan publik terutama menurun pada sektor kesejahteraan sosial. Jokowi dianggap kurang berhasil menyediakan lapangan pekerjaan, menekan pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok.

“Karena itu, pemerintah Jokowi harus memberi perhatian lebih besar terhadap upaya mengurangi pengangguran, mengurangi jumlah orang miskin, menyediakan lapangan pekerjaan, dan membuat harga kebutuhan pokok lebih terjangkau,” ujar Abbas.

Lebih jauh, Abbas mengatakan hasil survei SMRC menunjukkan hubungan kausalitas antara kinerja Jokowi dan elektabilitasnya sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Menjawab pertanyaan semiterbuka, sebanyak 44% responden menyatakan akan mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada 2019.

Melihat Hasil Survei Pilkada DKI 2017 dari Tiga Lembaga

Jelang Pilkada DKI 2017, sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil survei masing-masing untuk mengetahui elektabilitas dan popularitas sementara dari pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur.

Ada tiga pasangan bakal calon yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI (KPUD DKI). Ketiga pasangan calon tersebut ialah Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

 

 

Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terhadap tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 pada Selasa (4/10/2016).

 

Survei LSI tersebut dilakukan pada 26-30 September 2016 dengan metode multistage random sampling. Jumlah respondennya 440 orang. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei itu lebih kurang 4,8 persen.

Seandainya Pilkada digelar saat survei, Ahok-Djarot memperoleh 31,4 persen responden, Anies-Sandiaga 21,1 persen, dan Agus-Sylvi 19,3 persen.

 

Swing voters tercatat sebanyak 28,2 persen. Tiga pasangan calon disebut masih punya peluang untuk mendapatkan suara pemilih itu.

Survei tersebut juga membagi dua kategori pemilih, yakni Muslim dan non-Muslim. Hasilnya, sebanyak 27,7 persen pemilih Muslim memilih pasangan Ahok-Djarot, sedangkan non-Muslim 83,3 persen.

Adapun pasangan Anies-Sandiaga memperoleh dukungan 22,8 persen pemilih Muslim dan 2,8 persen pemilih non-Muslim. Pasangan Agus Sylviana mendapat 20,6 persen pemilih Muslim dan 3,2 persen non-Muslim.

Berselang tiga hari, LSI kembali mengeluarkan hasil survei yang dilakukan pada 28 September-2 Oktober 2016, dengan total 440 warga DKI Jakarta yang menjadi responden.

 

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka dan menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error dalam survei ini plus minus 4,8 persen, dengan sumber dana dari kas internal LSI.

 

Survei ini juga dilengkapi dengan riset kualitatif yang mencakup focus group discussion, media analisis, dan depth interview.

Dalam kondisi Ahok-Djarot melawan Anies-Sandiaga, 64,3 persen pendukung Agus-Sylviana akan mengalihkan dukungannya ke Anies-Sandiaga ketimbang ke pasangan Ahok-Djarot yang hanya dapat dukungan 14,3 persen responden pendukung Agus-Sylviana.

Sebaliknya, jika Ahok-Djarot melawan Agus-Sylviana, 59,1 persen pendukung Anies-Sandiaga akan memilih Agus-Sylviana. Sementara itu, pendukung Anies-Sandiaga yang akan memilih Ahok-Djarot hanya 8,6 persen.

 

Populi Center

 

Survei dilaksanakan pada 25 September sampai 1 Oktober 2016 dengan mengikutsertakan 600 responden yang tersebar di enam wilayah DKI Jakarta. Metode survei menggunakan wawancara tatap muka, dengan pemilihan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Survei itu memiliki margin of error lebih kurang empat persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dengan proporsi jender yang seimbang. Pendanaan survei bersumber dari kas internal Yayasan Populi Indonesia.

 

Hasil survei menyatakan, sebanyak 25,5 persen responden belum memutuskan dan memilih untuk tidak menjawab ketika diberi pertanyaan terbuka, siapa tokoh yang layak memimpin DKI Jakarta.

Selebihnya, ada yang memilih Basuki Tjahaja Purnama (40,8 persen), Anies Baswedan (17,3 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (12,5 persen), Sandiaga Uno (1,5 persen), dan Tri Rismaharini (0,8 persen).

Ketika pertanyaan dikerucutkan kepada tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang ada saat ini, 15,2 persen responden belum memutuskan dan tidak menjawab.

 

Sementara itu, 45,5 persen responden memilih pasangan Ahok-Djarot, 23,5 persen memilih pasangan Anies-Sandiaga, dan 15,8 persen memilih pasangan Agus-Sylviana.

 

Pertanyaan lain dalam hasil survei itu memperlihatkan elektabilitas bila pasangan bakal calon dihadapkan pada simulasi kondisi head to head.

 

Sebanyak 48,5 persen responden mendukung Basuki-Djarot ketika dihadapkan pada Agus-Sylviana yang dipilih 31,8 persen responden. Kemudian, 46,8 persen responden mendukung Basuki-Djarot saat mereka berhadapan dengan Anies-Sandi yang didukung 36,2 persen responden.

Simulasi terakhir, 42,3 persen responden mendukung Anies-Sandi ketika head to head dengan Agus-Sylviana yang dipilih 24,5 persen responden.

 

Para undecided voters didapati paling banyak dalam simulasi head to head Anies-Sandi dan Agus-Sylviana, yakni 28,3 persen responden.

 

Media Survei Nasional (Median)

Lembaga Media Survei Nasional (Median) melakukan survei pada 26 September-1 Oktober 2016. Ada sebanyak 500 responden sampel yang mengikuti survei ini, dengan margin of error sebesar lebih kurang 4,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi kotamadya dan jender.

Hasil survei menyebut elektabilitas pasangan Ahok-Djarot sebesar 34,2 persen, pasangan Anies-Sandiaga 25,4 persen, Agus-Sylviana mendapat sebesar 21 persen. Sebanyak 19,4 persen responden belum menentukan pilihan.

Hasil survei juga menunjukkan tingkat popularitas Ahok mencapai 95,4 persen atau 95,4 dari 100 persen responden mengenal Ahok. Kemudian, Agus Harimurti Yudhoyono dengan persentase 78,4 persen.

Popularitas Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendapat 76,6 persen. Di posisi empat hingga enam, berturut-turut diduduki oleh Anies dengan 73,8 persen, Sandiaga  dengan 70,0 persen, dan Sylviana dengan 50,2 persen.

Loading...
Loading...