Kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode II yang telah memasuki tahun pertama tak pernah lepas dari sorotan media massa, baik nasional, lokal, maupun internasional. Menurut Indonesia Indicator (I2), perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan piranti lunak kecerdasan buatan (AI), rapor kinerja Jokowi di media massa pada tahun pertama periode II mencapai 76 dengan catatan.

“Dengan catatan, framing media pada pemberitaan Jokowi didominasi oleh sentimen netral yang lebih tinggi, yakni 40%, disusul tone positif 36% dan negatif sekitar 24%. Dalam konteks pandemic, media memberikan ruang untuk Jokowi dengan memberikan framing netral,” ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang saat memaparkan hasil riset Indonesia Indicator bertajuk "Presiden Jokowi dalam Potret Media; Setahun Pertama periode II dalam Pandemi" di Jakarta, Senin (20/10).  

Menurut Rustika, sepanjang 20 Oktober 2019 hingga 30 September 2020, Indonesia Indicator (I2) mencatat, kinerja Jokowi diliput 2.209 media online Indonesia, baik nasional maupun lokal dalam 690.317 berita. Sebanyak 43% pemberitaan di media online diisi oleh masalah penanganan virus COVID-19 oleh Jokowi. Hal inilah yang salah satunya diberikan framing netral oleh media, dalam arti media wait and see, dalam menghadapi kondisi pandemic yang juga menjadi isu global saat ini.  “Masalah ini adalah masalah yang sangat sensitive, hal-hal yang sifatnya scientific, media akan memberikan informasi dengan sangat hati-hati karena dampaknya sangat luas,” lanjut Rustika.

Perhatian Jokowi pada isu-isu terkait perekonomian di tahun pertama periode II Jokowi juga menjadi atensi terbesar media massa. "Isu-isu ekonomi dibahas sebanyak 47% dari total pemberitaan tentang Jokowi," ungkap Rustika. Hal itu, kata dia, tak terlepas dari pandemi Covid-19 yang menjadi persoalan nasional dan global, berakibat pada minusnya pertumbuhan ekonomi kuartal II dan III 2020. Selain itu, kata Rustika, pemberitaan media massa terkait Jokowi disusul oleh isu Politik dan Keamanan (Polkam) sebanyak 23%, isu Sosial 22%, dan isu Hukum 8%.

Isu terbanyak soal ekonomi adalah soal stimulus UMKM, pertumbuhan ekonomi, masalah bansos-BLT, serta isu pariwisata. Terkait kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi, lanjut Rustika, media massa memberi catatan positif dan negatif. Program besar Jokowi dalam pembangunan infrastruktur, kata Rustika, mendapat apresiasi dalam ruang perbincangan media. "Dalam isu infrastruktur ini, Presiden Jokowi dicitrakan tetap membangun komunikasi dengan pimpinan berbagai negara demi menjaring investasi, seperti dengan Pemerintahan Turki," papar Rustika.

Perhatian khusus Jokowi terhadap sektor UMKM juga turut mendapat catatan positif media massa. Sebelum pandemi, menurut Rustika, terdapat kebijakan penurunan bunga KUR menjadi 6%, pembagian voucher gas untuk UMKM, dan juga digitalisasi UMKM. Setelah pandemi merebak, pemerintah melakukan kebijakan keringanan kredit, kredit modal kerja, serta BLT untuk para pelaku UMKM. "Sentimen positif ini bisa jadi pintu masuk untuk menarasikan secara lebih baik UU Cipta Kerja."

Media juga memberi catatan positif terkait kebijakan stimulus ekonomi yang terus ditekankan Pemerintahan Jokowi guna memperbaiki kondisi perekonomian di masyarakat, terutama di tengah pandemi Covid-19 dan kemerosotan perekonomian masyarakat. Termasuk di dalamnya upaya stimulus perekonomian yaitu kartu prakerja, program bantuan subsidi upah, penambahan nilai kartu sembako, keringanan pembayaran listrik dan juga lainnya.

Terkait kebijakan di bidang ekonomi, media massa juga menyoroti dan mengkritisi sejumlah hal. Menurut Rustika, pertumbuhan ekonomi terus melemah akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 ini menjadi sorotan media. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32%, dan di kuartal III 2020 yang diproyeksikan akan kontraksi minus 1,7% hingga 0,6%.

Tak hanya itu, media massa juga menyoroti nilai tukar rupiah yang tertekan juga menjadi salah satu permasalahan ekonomi tahun ini. Rupiah terdampak kondisi pandemi Covid-19, yang juga diiringi dengan melemahnya IHSG. Isu ekonomi lainnya yang mendapat sorotan kritis dari media adalah gelombang PHK yang mulai terjadi pada April 2020, hingga perusahaan sebesar Gojek pun dikabarkan melakukan PHK sebanyak 9% dari total karyawan. Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, semenjak pandemi Covid-19, jumlah pekerja yang terkena PHK berjumlah 3,5 juta orang. Jumlah ini menambah jumlah pengangguran di Indonesia hingga mencapai 10,3 juta orang.

"Utang negara masih menjadi isu yang masih sering disorot dan konsisten dibahas media mengenai Jokowi," kata Rustika. Bahkan, Indonesia disebut sebagai negara dengan utang luar negeri terbesar ke-7 oleh World Bank. Presiden Jokowi juga dikritik sejumlah pengamat ekonomi, karena dalam masa pandemi pun pemerintah masih membuat utang baru di 2020. Utang negara tumbuh 5% dalam pemberitaan Agustus 2020. 

Pada bidang sosial, sorotan media terbanyak adalah soal berbagai bantuan sosial, BPJS, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, yang meskipun kadang ada riak, namun dampaknya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang paling bawah. Isu bidang Kesehatan, menjadi atensi terbesar media melalui informasi terkait penanganan COVID-19, Vaksin, penyelenggaraan test dsb. Pada bidang hukum, isu soal Papua, Omnibus Law (beririsan dengan politik), isu lama seperti Harun Masiku atau Novel Baswedan.

Sementara, isu politik yang mengiringi Jokowi setahun terakhir adalah Pilkada Serentak. Menurut Rustika, terdapat dua isu besar yang muncul di media, yakni desakan pengunduran pelaksanaan Pilkada 2020 karena pandemi Covid-19, dan keikutsertaan anak dan menantu Jokowi yaitu Gibran Rakabuming dalam Pilkada Kota Solo, dan Bobby Nasution dalam Pilkada Kota Medan. 

"Hal itu sempat menimbulkan narasi politik dinasti dan mendapatkan sentimen negatif dari publik. Sementara itu, Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa dirinya tengah membangun dinasti politik. Menurutnya, Gibran maupun Bobby mengikuti sebuah kompetisi yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan semua keputusan ada di tangan rakyat dalam menggunakan suaranya," tutur Rustika.  

Catatan lain terhadap Jokowi adalah soal Omnibus Law, khususnya UU Ciptaker, yang juga masuk dalam 10 isu terbesar yang ditujukan pada Jokowi. Isu ini mendapat framing negative karena sempat menimbulkan gelombang demo dari kelompok buruh, mahasiswa, dan 212. Hal tersebut cukup penting mengingat pesan yang ada di media (dan media sosial) tentang pemerintah dan Presiden Jokowi akan membangun persepsi yang pada gilirannya berperan sangat krusial. Publik tidak hanya mengidamkan kepuasan atas kinerja pemerintah dalam bentuk fisiknya tetapi juga  membutuhkan bangunan citra pemimpin melalui media. 

“Persepsi dapat membangun afeksi, dukungan emosional, atau  sebaliknya dapat memunculkan penolakan, ketidakpuasan dan perlawanan. Oleh karena itu, ke depan penguatan strategi komunikasi pemerintah agar lebih baik perlu menjadi perhatian Jokowi di tengah perang wacana di era digital seperti saat ini,” tukas Rustika.

Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pilkada telah sepakat kontestasi politik di penghujung 2020 ini tetap digelar. Berbagai macam isu terkait pilkada ini pun ramai memenuhi ruang media mainstream online Indonesia. 

Dari pemantauan Indonesia Indicator (I2), terdapat 203.402 berita yang membahas Pilkada Serentak 2020, dalam kurun waktu 20 Juni – 20 September 2020. Seluruh pemberitaan tersebut berasal dari 2.176 media online. 

"Dari jumlah itu, 10 daerah mengisi 40% pemberitaan di media online,” ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang, Minggu (25/9). 

I2 mencatat, terdapat 10 pilkada yang paling banyak dibahas media, yang mengisi 40% dari total pemberitaan. Sedangkan 260 pilkada lainnya dibahas dalam 60% dari total berita mengenai Pilkada Serentak 2020.

Lima daerah yang paling populer antara lain, Pilwakot Surakarta (13.693 berita), Pilwakot Medan (11.414 berita), Pilgub Sumatera Barat (10.194 berita), Pilwakot Surabaya (9.905 berita), dan Pilwakot Makassar (9442 berita).

Anak dan Menantu Jokowi Jadi Magnet

Pilkada Surakarta dan Medan paling banyak diberitakan media online periode 20 Juni-20 September. Hal ini tak lepas dari partisipasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan menantunya, Bobby Nasution yang ikut maju sebagai kandidat.

Pilwakot Surakarta menjadi Pilkada Teramai nomor pertama dengan 13.693 berita. Selain membahas sosok Gibran, media menyoroti sosok penantang Gibran-Teguh Prakosa.

Mulai dari isu melawan Kotak Kosong, hingga akhirnya Gibran–Teguh ditantang oleh pasangan Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo).

Bajo mencetak sejarah di Pilkada Surakarta karena maju dari jalur independent atau perseorangan. Bagyo-FX Supardjo dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU Surakarta setelah berhasil mengumpulkan syarat dukungan sebanyak 38.831 dukungan.

Sedangkan, Pilwalkot Medan berada di posisi kedua dengan 11.414 berita. Ramainya pemberitaan pilkada Surakarta dan Medan juga menunjukkan atensi masyarakat atas kandidat hingga polemik yang berkembang.

Menurut Rustika, era digital memungkinkan adanya keterbukaan informasi, sehingga meskipun pilkada dilakukan di Surakarta maupun Medan, isunya diberitakan di berbagai media lokal hampir merata di seluruh Indonesia.

“Hal ini cukup unik, karena belum tentu berlaku untuk pilkada di kota-kota lainnya. Pengaruh nama Jokowi menjadi salah satu penggerak isunya,” ungkap Rustika.

Pilgub Sumbar berada di posisi ketiga yang banyak mendapat sorotan 10.194 berita (5%). 

"Sorotan media mengarah pada kontestasi empat Paslon Pilkada, polemik pernyataan Negara Pancasila, hingga ditetapkannya Indra Catri sebagai tersangka ujaran kebencian. Indra Catri berpasangan dengan Nasrul Abit dan diusung partai Gerindra," ujar Rustika.

Pilkada lain yang menjadi perhatian media di posisi keempat Surabaya sebanyak 9.905 berita (5%). Media paling getol memberitakan tarik ulur dan penundaan pengumuman pasangan calon pengganti Tri Rismaharini, hingga teka teki siapa pengganti Risma, hingga isu anak Risma, Fuad Bernardi yang awalnya disebut-sebut juga akan maju di kontestasi Pilwakot Surabaya.

Berada di posisi kelima yakni Pilwakot Makassar sebanyak 9.442 berita (5%). Pilkada yang diulang kembali akibat di 2018 lalu, pasangan calon Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi kalah melawan kotak kosong. Di 2020 ini, Pilwakot Makassar diikuti oleh empat pasangan calon, dua nama di antaranya juga yang 'seharusnya' bertarung di tahun 2018 lalu, yakni Ramdhan Pomanto dan Munafrie Arifuddin. 

Media juga banyak mengabarkan pilkada lainnya, yakni Pilwakot Tangerang Selatan sebanyak 6.605 berita (3%), Pilgub Jambi sebanyak 6.262 berita (3%), Pilgub Kalimantan Tengah (Kalteng) sebanyak 5.014 berita (3%), Pilgub Sulawesi Utara (Sultra) 4.950 berita (3%), dan Pilwalkot Depok sebanyak 3.198 berita (3%).

Pelanggaran Protokol Kesehatan 

Masalah protokol kesehatan dan penyelenggaraan pilkada merupakan isu terbesar berikutnya. Isu ini sangat sensitif di kalangan masyarakat. Kepedulian dan kekhawatiran masyarakat atas penyelenggaraan pilkada di tengah kurva Covid-19 yang tengah meningkat menjadi perhatian media. 

Sementara isu lainnya yang banyak disampaikan media adalah euforia dan perhelatan pada saat pendaftaran calon, anggaran pilkada, kotak kosong, dan polemik politik dinasti. Terkait pada protokol kesehatan, media juga memframingnya sebagai salah satu peta kerawanan pada saat pilkada. Isu ini disuarakan sejumlah masyarakat sipil yang merasa pilkada berpotensi menjadi ancaman klaster baru, terutama karena banyaknya peserta maupun penyelenggara yang positif Covid-19. 

Pemberitaan terkait isu protokol kesehatan ini mencapai 22% atau sekitar 43.922 berita. Isu meninggi dengan adanya sorotan soal pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran paslon, petugas KPU, Bapaslon, dan saat Ketua KPU dan Komisioner KPU positif Covid, hingga muncul tekanan penundaan pilkada.

Isu lain yang juga menjadi perhatian adalah terkait suku, agama, dan ras (SARA) sebesar 9.434 berita (20%). 

"Isu SARA juga menjadi perhatian, karena mulai munculnya penggunaan narasi terkait isu agama dan rasial dalam Pilkada," kata Rustika.

Selain itu, media juga menyoroti isu politik uang dengan 5.574 berita.Netralitas ASN pada pilkada juga mendapat sorotan dengan 4.494 berita dan isu hoaks pilkada sebanyak 3.579 berita. 

Di antara semua isu tersebut, Rustika memberikan penekanan pada soal protokol kesehatan, hoaks, dan isu SARA atau politik identitas. Antisipasi hoaks dan serangan masif melalui dunia siber perlu menjadi perhatian.

Usia kemerdekaan Indonesia sudah 75 tahun. Berbagai macam perayaan ala HUT RI tidak bisa dilakukan tahun ini karena pandemi. Namun demikian, kemerdekaan Indonesia tahun ini dapat disikapi dengan refleksi, bahwa kemerdekaan Indonesia juga berarti kemerdekaan seluruh rakyatnya untuk bisa berbeda. Warga negara yang memiliki perbedaan dengan identitas mayoritas, masih mendapatkan diskriminasi.

Indonesia telah memiliki perangkat undang-undang yang cukup untuk mencegah dan menindak perlakuan diskriminatif. Seperti UUD Negara Republik Indonesia 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hingga UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun demikian, hal ini belum maksimal dalam mengikis intoleransi.

Berbagai tindakan diskriminatif dan intoleran diberitakan oleh media daring lokal dan nasional. Rentang 1 Januari-10 Agustus 2020, Indonesia Indicator (I2) mencatat, terdapat 5.117 berita terkait diskriminasi di 940 portal. Angka kejadian sebenarnya bisa jadi lebih besar dibandingkan yang dimuat media massa.

Sebanyak 5.117 berita tersebut setidaknya memuat tentang 18 kasus diskriminasi. Kasus-kasus ini bisa jadi disorot media karena viral dan membuat geger banyak pihak.

Tindakan diskriminatif yang ditemukan antara lain terhadap penyandang disabilitas, serta intoleransi berbasis agama dan gender. Insiden terjadi di 16 kabupaten/kota di 10 provinsi.

Berdasarkan jenisnya, diskriminasi berbasis agama merupakan kasus terbanyak, dengan 10 kasus (59%). Kemudian, lima kasus (30%) adalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan dua kejadian (11%) berbasis gender.

Tindakan diskriminatif tertinggi terjadi di Jawa Barat dengan empat kasus. Perinciannya, tiga kasus diskriminasi agama di Kuningan (penyegelan bakal makam tokoh adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan), Kab. Sukabumi (penyegelan pintu Masjid Al Furqon milik jemaah Ahmadiyah), dan Kota Bogor (polemik penolakan pembangunan GKI Yasmin) serta satu kasus diskriminasi disabilitas, yakni pengusiran terhadap 41 disabilitas dari Balai Wyata Guna, Kota Bandung.

Kemudian, tiga kasus di Sumatera Barat. Mencakup kriminalisasi terhadap aktivis pejuang hak minoritas, Sudarto, karena menyebarkan informasi larangan ibadah Natal di Dharmasraya; penolakan aplikasi Injil berbahasa Minang; dan pemberhentian calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur disabilitas pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumbar, Alde Maulana.

Berikutnya, masing-masing dua kasus di DKI Jakarta, Aceh, dan Jawa Tengah. Pemberitaan isu diskriminasi di Ibu Kota menyangkut penderitaan penyandang disabilitas mental yang terkurung dalam ruangan tidak layak di panti-panti sosial selama pandemi COVID-19, dan pembakaran hidup-hidup seorang transpuan di Jakarta Utara.

Sedangkan di Jateng, adalah perlakuan diskriminatif Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi dalam proses seleksi CPNS disabilitas asal Kota Pekalongan, Muhammad Baihaqi dan penyerangan acara doa pernikahan midodareni di rumah Habib Umar Assegaf bin Juhri di Kota Surakarta.

Lalu, masing-masing satu kasus di Aceh, Kepulauan Riau (Kepri), Sumatera Utara (Sumut), Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Utara (Sulut). 

Kejadian yang dianggap diskriminatif di Aceh adalah razia polisi syariah terhadap transpuan pekerja salon.

Di Kepri mengenai penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Karimun. Adapun di Sumut menyangkut perusakan warung Lamria boru Manullang oleh Front Pembela Islam (FPI) saat melakukan sweeping di Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang.

Diskriminasi di Jatim diterima Suyanto, warga di Dampit, Kab Malang. Ia adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung oleh keluarganya. Sementara di NTB mengenai trauma 114 jemaah Ahmadiyah yang enggan pulang ke Perumahan Bumi Asri Ketapang di Desa Gegerung, Lombok Barat dan memilih tetap mengungsi di Asrama Transito Kemensos di Kota Mataram sejak 2006 lantaran dipersekusi.

Sedangkan diskriminasi di Sulut dirasakan umat muslim Perumahan Agape Griya, Desa Tumaluntung, Kab. Minahasa Utara, pada 29 Januari. Kala itu, bangunan yang berfungsi sebagai balai pertemuan dan Musala Al Hidayah dirusak sekelompok orang. Diduga karena menolak izin pendirian tempat ibadah.

Kasus Terpopuler

Dari 17 kasus tersebut, sebanyak lima di antaranya paling banyak disorot publik. Pertama, kasus pembubaran paksa disertai kekerasan fisik dan verbal saat midodareni di Kec. Pasar Kliwon, Surakarta, Sabtu (8/8). Perisakan oleh ormas ini diduga karena kegiatan yang dilakukan keluarga korban, Assegaf bin Juhri, dianggap tidak sesuai syariat Islam. Aparat sedikitnya telah mengamankan lima pelaku, empat di antaranya berstatus tersangka.

Berikutnya, perusakan Musala Al Hidayah di Minahasa Utara. Pascainsiden, Forkopimda bersama tokoh masyarat dan agama setempat mengadakan pertemuan tertutup, 30 Januari, dan menghasilkan tiga kesepakatan. Perinciannya, bupati akan meneken surat perizinan pendirian musala jika persyaratan lengkap serta balai pertemuan akan diperbaiki dan ditutup sementara sembari proses pengajuan perizinan.

Ketiga, penyegelan bakal makam tokoh adat Karuhun Urang di Kuningan oleh Satpol PP dengan kilah tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Tindakan aparat penegak peraturan daerah (perda) itu pun menuai kritik dari Komnas HAM hingga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) karena menghalami ekspresi atau pengamalan agama yang dijamin konstitusi.

Kemudian, penolakan pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph di Karimun, 6 Februari. Meski telah memiliki IMB, para penolak meminta agar rumah ibadah direlokasi dan bangunan di lokasi lama dijadikan cagar budaya.

Terakhir, penyegelan pintu Masjid Al Furqon milik jemaah Ahmadiyah di Sukabumi oleh Pemkab Sukabumi dengan dalih menghindari terulangnya insiden pembakaran pada 2008. Kaum Ahmadi–sebutan bagi pengikut Ahmadiyah–lalu mendatangi dan mengadu kepada Komnas HAM, 2 Maret lalu.

Mewabahnya Covid-19 di Indonesia membuat semua kalangan harus bersatu. Tidak terkecuali kaum wanita. Kartini masa kini dituntut untuk tetap aktif dalam menjalankan peran sesuai dengan aktivitas yang mereka jalankan. Khususnya dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia.

Terkait itu, Indonesia Indicator (I2) melakukan riset Perempuan Terpegah dan Perempuan Tervokal di Tengah Pandemi Covid-19. Riset dilakukan dengan menarik data media online, berdasarkan time frame 1 Maret–17 April 2020.

Data dianalisis secara real time menggunakan sistem Intelligence Media Management (IMM) yang berbasis Artificial Intelligence. Hasil analisis data tersebut mewakili data spontan (subsconscious data/bukan hasil survei yang bisa diarahkan) dari seluruh media.

Gubernur Jawa Timur dominan

Ada 10 perempuan terpegah selama pandemi virus corona ini. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang, seperti kepala daerah, menteri, presenter/jurnalis, juru bicara kementerian hingga ketua DPR. Ini menunjukkan, selama pandemi cukup banyak perempuan di Indonesia yang berada di garis terdepan dalam menyosialisasikan dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran corona virus.

“Ke-10 figur perempuan itu muncul dari  sekitar 912.315 berita yang dimuat 2.479 portal media online di Tanah Air yang memberitakan Virus Corona,” ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang, Selasa (21/4). 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tercatat mendominasi figur terpegah di media online. Ini tidak terlepas dari upaya Khofifah yang rutin menginformasikan perkembangan kasus Covid-19 di Jawa Timur pada setiap harinya kepada wartawan melalui daring.

Hingga Minggu (19/4), sudah 590 kasus Covid-19 yang terpantau di Jawa Timur. Angka tersebut menempatkan Jawa Timur di urutan nomor tiga dalam hal kasus terbanyak di Indonesia.

Menurut Rustika, sosok Khofifah tampil dalam 5.536 berita terkait Covid-19. 

“Sebagai Gubernur, Khofifah aktif bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menangani virus corona,” ungkap Rustika.

Selain itu, Khofifah juga berjuang terus agar kesediaan alat kesehatan dan alat pelindung diri (APD) untuk para tenaga medis di wilayah Jawa Timur bisa tercukupi.

Bahkan, mantan Menteri Sosial itu konsisten menyerukan pentingnya social distancing kepada masyarakat, termasuk mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif, khususnya bagi korban pasien coronavirus, dan para tenaga medis.

Khofifah sekaligus tercatat menjadi figur perempuan tervokal nomor wahid. Pernyataan Khofifah terkait virus corona paling banyak dikutip oleh media online. Jumlahnya mencapai  14.554 pernyataan.

“Khofifah banyak dimintai rujukan seputar penanganan virus corona, imbauan social distancing, penyebaran corona di Jawa Timur dan lain-lain,” ungkap Rustika.

Posisi kedua perempuan terpegah Sri Mulyani. Menteri Keuangan perempuan ini menghiasi 4.279 berita di media online terkait kebijakan ekonomi dan keuangan untuk menghadapi dampak ekonomi akibat penyebaran Covid-19. Selama pandemi ini, Sri Mulyani beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan upaya meminimalisir dampak ekonomi akibat penyebaran virus corona di Indonesia.

Menurut Rustika, salah satu kebijakan yang dikeluarkan Sri Mulyani yakni mencairkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Rp16,4 triliun hingga perluasan insentif pajak di 11 Sektor. 

Sri Mulyani juga menjadi figur tervokal di urutan dua. Pernyataannya dikutip media sebanyak  11.723, seputar kebijakan ekonomi dan keuangan untuk menghadapi dampak ekonomi akibat penyebaran virus corona di Indonesia.

Figur terpegah ketiga di media online ditempati oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ia tampil di 1.774 berita terkait isu coronavirus. 

Rustika mengatakan Retno aktif menjaga kemitraan RI dengan negara-negara lain guna menjamin keamanan lalu lintas manusia antarnegara serta rantai pasokan alat kesehatan dalam menghadapi wabah Covid-19. Selain itu, Retno bersama kementerian yang dipimpinnya terus memantau Kesehatan WNI yang berada di luar negeri.

Posisi keempat perempuan terpegah di masa pandemi Covid-19 ditempati Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma, sapaan akrabnya, diberitakan sebanyak 1.678 di media online terkait isu coronavirus. 

Sebagai kepala daerah, kata Rustika, Risma terjun langsung dalam penanganan Covid-19 di Surabaya. 

“Risma aktif terjun langsung dalam melakukan penyemprotan disinfektan ke beberapa daerah di Surabaya. Risma pun mengeluarkan kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Surabaya, seperti Protokol Pengendalian Mobilitas Penduduk,” paparnya.

Perempuan terpegah berikutnya adalah Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan. Nama Adita tampil dalam 1.585 berita terkait isu coronavirus. Adita Irawati aktif menyosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan seputar transportasi umum di tengah wabah corona. 

Juru bicara Kemenhub ini mengeluarkan aturan seputar ojek dan taksi online yang terdampak coronavirus.

Posisi keenam hingga ke-10 perempuan terpegah ditempati Bupati Bogor, Ade Yasin dengan 1.428 berita, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah 1.244, jurnalis atau presenter TV Najwa Shihab 1.220, Ketua DPR Puan Maharani 1.046, dan  Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana sebanyak 1.045 berita.

Sementara itu, selain kepala daerah dan menteri, sejumlah pejabat perempuan yang berada dalam Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pusat dan daerah juga masuk dalam daftar perempuan tervokal. 

Seperti, Ketua DPR Puan Maharani yang terpantau mengeluarkan 2.535 pernyataan. Selama pandemi ini, Puan lebih banyak mengeluarkan imbauan agar pemerintah bisa lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Misalkan saja ketika Puan menyikapi penolakan sebagian warga terhadap penguburan jenazah positif virus corona. Puan menyikapinya dengan mengimbau kepada pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi.

“Sebagai pimpinan di DPR, Puan Maharani aktif mendesak pemerintah pusat dan negara hadir secara nyata di tengah masyarakat untuk memberikan rasa tenang dan aman dalam menangani virus corona,” kata Rustika.

Di deretan perempuan tervokal juga ada nama Ketua Tim Penanganan Covid-19 Erlina Burhan (2.469 pernyataan), Bupati Bogor Ade Yasin (2.246 pernyataan), Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung Reihana (2.046 pernyataan). Lalu, Kadinkes DKI Jakarta Widyastuti (1.975 pernyataan), dan Jubir Kemenhub Adita Irawati (1.817 pernyataan).

Pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin genap berjalan seratus hari pada Senin, 27 Januari 2020, sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 lalu. 

Berbeda dengan periode pertama kepemimpinannya, Jokowi tak memasang target capaian seratus hari di periode kedua. Meski begitu, istilah “capaian seratus hari kerja” kadung melekat di benak publik untuk mengevaluasi kerja-kerja awal pemerintahan.  

Indonesia Indicator (I2), perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan piranti lunak artificial intelligence (AI) merekam beragam isu yang ramai diulas media massa dan netizen di Twitter sejak 20 Oktober 2019–24 Januari 2020.

I2 menghimpun data dari 3.655.070 berita yang dimuat oleh 4.179 media online berbahasa Indonesia. Jumlah data tersebut dari periode 20 Oktober 2019–24 Januari 2020. Data dianalisis secara real time menggunakan sistem Intelligence Media Management (IMM). Hasil analisis data tersebut mewakili data spontan (subsconscious data/bukan hasil survei yang bisa diarahkan) dari seluruh media. 

Dari jumlah data tersebut, terdapat 228.788 berita yang memberitakan Jokowi–Maruf, dari 2.075 berita media online.

I2 juga memantau isu yang ramai diperbincangkan netizen di Twitterland. Tercatat 4.160.835 cuitan terkait Jokowi-Ma’ruf pada periode yang sama.

Bagaimana rapor pemerintahan jilid II Jokowi-Ma‘ruf?

Menanti Gebrakan

Berdasarkan hasil pantauan di media online, narasi pemberitaan tentang kepemimpinan Jokowi–Ma‘ruf dalam 100 hari periode keduanya, belum sanggup memuaskan publik. Apabila dihitung berdasarkan nett-sentimen, pemberitaan positif Jokowi-Ma’ruf hanya tercatat sebesar 63%. 

Nilai rapor 63 itu menunjukkan jika publik masih menanti gebrakan Jokowi di periode kedua. Belum ada prestasi menonjol dari pasangan tersebut dalam 100 hari pertama. Tak berbeda jauh, sentimen positif di platform “burung biru“ tercatat sebesar 55%.

Pelantikan Jokowi-Ma‘ruf menjadi faktor penting tingginya ekspos pemberitaan pada bulan Oktober 2019 mencapai 130.882 berita sekaligus menjadi yang tertinggi sepanjang 100 hari pemerintahan. Momentum itu mendorong tingginya sentimen netral pada pemberitaan Jokowi-Ma’ruf. 

Euforia pelantikan pemimpin baru itu juga ramai diperbincangkan warganet. Namun, warga Twitter menanggapi beragam, ada yang mendukung pelantikan dengan mengangkat tagar #CongratsJokowiMarufAmin. Ada juga netizen yang menyindir atau menolak acara pelantikan. Mereka menaikkan tagar #MatikanTVSeharian sebagai bentuk penolakan.

Di sisi lain, keberhasilan pembangunan infrastruktur Jokowi-Ma’ruf menjadi faktor pendorong tingginya sentimen positif di media online. Di awal pemerintahannya, Jokowi menegaskan komitmennya untuk membangun infrastruktur di sejumlah wilayah Indonesia. 

Pembangunan dinilai tak hanya soal beton, tapi juga peradaban untuk Indonesia maju.  

Persoalan infrastruktur ini menjadi isu yang paling banyak mendapatkan perhatian media online (25.764 berita). Media online menyoroti isu ini karena ingin mengetahui kelanjutan dari berbagai program infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi pada jilid I. 

Dalam lima tahun pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan sejumlah Perpres yang mencanangkan 245 proyek strategis nasional plus dua program prioritas. Hampir setengahnya merupakan proyek infrastruktur konektivitas untuk menghubungkan antar-wilayah (115 proyek). Sisanya berupa proyek bendungan (54), kawasan (30), energi (12), dan lain-lain (34). Total nilai proyek strategis nasional itu ditaksir mencapai Rp4.197 triliun. 

Sejumlah proyek infrastruktur yang rampung pada penghujung 2019 turut memicu atensi media. Seperti, Tol Layang Cikampek, Tol Trans Kalimantan, serta sejumlah bendungan dan bandara. Media menyoroti agar pembangunan tersebut tetap berlanjut pada periode kedua, terutama di wilayah yang belum tersentuh pembangunan serta dilanjutkannya Tol Trans Jawa via selatan. 

Berbeda, netizen justru tak menganggap penting isu infrastruktur. Dari pantauan isu utama Jokowi-Ma‘ruf di Twitter, tak ada yang memperbincangkan kesuksesan mantan Wali Kota Solo itu dalam membangun infrastruktur. Sentimen positif justru datang saat netizen menyoroti isu kapal ikan asing China yang menangkap ikan di perairan Natuna dan dikawal oleh Coast Guard China. Rakyat Twitter menganggap Presiden Jokowi telah bersikap tegas karena langsung berkunjung ke Natuna guna menanggapi isu sengketa ini. Meski demikian, ada kelompok yang menyindir langkah presiden lantaran tak berkurangnya jumlah kapal ikan asing pascakunjungannya ke Natuna. 

Isu terbesar kedua di media online adalah investasi (25.693 berita). Pada transformasi ekonomi yang juga menjadi program prioritas Jokowi, media menekankan pada upaya Jokowi dalam mendatangkan investor. Jokowi menganggap investasi asing penting bagi Indonesia. Arus modal masuk atau capital inflow akan meningkatkan jumlah uang beredar sehingga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi juga diyakini berperan signifikan terhadap ekonomi Indonesia. APBN dan APBD hanya berkontribusi 23% terhadap ekonomi, sedangkan 77% yang memengaruhi ekonomi Indonesia adalah swasta.

Media juga memberitakan ungkapan kekecewaan Jokowi karena regulasi investasi masih ‘gemuk’. Akibatnya, investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

Untuk menindaklanjuti hal itu, sejumlah perizinan pun dirampingkan dan dipangkas melalui penerbitan Omnibus Law. Beleid ini menjadi perbahasan hangat dengan jumlah pemberitaan mencapai 5.286 berita sekaligus masuk dalam jajaran 10 isu teratas dalam pemberitaan Jokowi-Ma’ruf di media. 

Namun, Omnibus Law juga mendapatkan kritikan karena berbagai aspek yang disorot, seperti dalam urusan cipta lapangan kerja yang mengatur wacana upah per jam terhadap tenaga kerja, dan kemudahan untuk merekrut tenaga kerja asing, serta wacana penghapusan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) guna mempermudah usaha.  

Penyederhanaan birokrasi – eselon 3 dan 4 digantikan artificial intelligence (AI) serta isu upah perjam dan kemudahan merekrut tenaga asing menjadi narasi politis yang menyerang Jokowi - Maruf. Wacana ini mendapatkan penolakan luas oleh masyarakat dengan melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. 

Penerapan upah per jam dinilai akan menghapus upah minimum regional dan berdampak pada penurunan kualitas hidup buruh karena menurunnya pendapatan. Adanya tenaga kerja asing juga dianggap akan menyingkirkan tenaga kerja lokal.

Selain itu, media juga cukup intens membahas isu-isu ekonomi lainnya, seputar persoalan tenaga kerja, reformasi agraria, moratorium, serta peremajaan perkebunan kelapa sawit. Demikian juga dengan pergeseran industri ke 4.0 yang menjadi santapan utama media online. 

Sementara itu, sejumlah isu mendorong sentimen negatif di media online dan Twitter. Dinamika isu KPK terutama narasi pelemahan KPK, mulai dari revisi UU KPK hingga penunjukan Dewan Pengawas lembaga antirasuah mendapat perhatian media dan diberitakan sebanyak 22.554 berita. Di Twitter, netizen mencuitkan sebanyak 63.760 tweet. 

Selain itu, konflik di Papua, persoalan penyelesaian kasus HAM, dan kenaikan biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dianggap tak pro rakyat juga menjadi pendorong sentimen negatif baik di media online dan Twitter. 

Warganet juga ramai menggunjingkan ekspor benih lobster, dan isu penyelundupan Harley Davidson yang dilakukan oleh bekas Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara.

Menteri ter-Media Darling

Jajaran pembantu Jokowi juga tak luput dari perhatian media online dan Twitter. Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi media darling karena prestasinya dalam mengatasi masalah di kementeriannya. 

Penataan BUMN menjadi isu yang santer muncul di awal kepemimpinan Erick. Bak mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2014 lalu, kinerja Erick mencuri perhatian, penuh gebrakan, dan banyak mengungkap hal-hal yang selama ini tertutupi sistem. 

Beberapa isu di bawah Kementerian BUMN mendapatkan perhatian publik, mulai dari kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui maskapai Garuda Indonesia, kebijakan memecat beberapa Direksi PT Garuda Indonesia, hingga mengubah konsep super holding menjadi subholding. Erick menempati posisi pertama di jajaran menteri yang paling banyak diberitakan (35.831 berita). Pernyataannya juga banyak dikutip media (35.675 berita). Pun di media sosial, nama Erick Thohir juga banyak mengundang respons berisi harapan. Namanya banyak dibicarakan terkait masalah di BUMN (401.585 tweet). 

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga tercatat sebagai figur yang paling aktif memberi pernyataan di media seiring dengan berbagai tanggapannya dalam isu politik, hukum dan keamanan yang selalu menjadi rujukan media. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menjadi tokoh yang paling banyak dibicarakan netizen di Twitter (361.348 tweet). Bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (710.968 tweet) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (710.968 tweet), ketiganya sama-sama diperbincangkan netizen terkait dalam beberapa isu-isu besar seperti Papua, Natuna, dan radikalisme.

Seratus hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tak terlepas dari kritik. Sosok yang kerap mengkritik Jokowi adalah pengamat Rocky Gerung.

Sementara itu, dari sisi politik, media menyoroti majunya anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, dalam Pilkada Solo dan Medan. Juga, anak Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah yang maju di Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel). Narasi politik dinasti kerap dimunculkan, Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dianggap tengah membangun politik dinastinya. Meski Jokowi--juga Istana--membantah tudingan tersebut, namun narasi ini kemungkinan akan tetap ada menjelang dan saat berlangsungnya pilkada serentak.

Penyebaran virus corona jenis baru menimbulkan keresahan di berbagai negara. Jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Data terbaru, per Selasa (11/2), sebanyak 1.013 orang dinyatakan meninggal dunia karena virus corona. 

Sementara itu, lebih dari 42.000 orang terinfeksi virus yang awalnya menjadi wabah di Wuhan, Provinsi Hubei, China, ini. Hingga kini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan kedaruratan virus corona jenis baru ini, yang dikenal sebagai 2019-nCoV.

Untuk langkah antisipasi, sejumlah negara -- termasuk negara kawasan Asia Tenggara -- mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk melindungi warga negaranya dari penularan virus corona. Misalkan saja, pemerintah Malaysia melarang masuk turis dari Kota Wuhan dan sekitarnya. Kebijakan hampir serupa juga diberlakukan pemerintah Singapura.

Indonesia Indicator (I2), perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan piranti lunak Artificial Intelligence (AI) mencatat, isu virus corona menjadi perbincangan hangat dan masif warganet di media sosial, Facebook dan Twitter. Direktur Komunikasi I2, Rustika Herlambang mengatakan masifnya perbincangan terkait isu virus corona di Indonesia dipicu oleh gencarnya pemberitaan di media online. Sepanjang 2 Januari hingga 5 Februari 2020, isu tentang virus corona diberitakan 1.339 media daring. Jumlahnya mencapai 53.000 berita.

“Presiden Jokowi, Menkes Terawan, serta Menlu Retno Marsudi, menjadi influencer terbesar isu virus corona di Indonesia,” kata Rustika.

Media mem-framing bahwa isu corona ini cukup berdampak dalam perekonomian di Indonesia, bahkan hingga tingkat paling bawah. Menurut Rustika, pasar-pasar tradisional waspada terhadap virus tersebut. Di antaranya, tidak lagi menjual ular dan kelelawar atau binatang yang dianggap akan menularkan virus corona. Di sisi lain, harga bawang putih melonjak karena tidak ada pasokan bawang dari China.

“Demikian juga dengan nilai tukar uang yang fluktuatif menyusul berbagai perkembangan kasus corona di Indonesia,” kata Rustika.

Di media sosial Twitter, papar Rustika, warganet merespons isu virus corona dengan emosi “anticipation”, yang menunjukkan kekhawatiran atas persebaran virus dan sangat mengharapkan pemerintah bisa memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Menurut dia, warganet milenial paling banyak bereaksi atas isu ini, yakni sebesar 83,7%. Dari sisi jenis kelamin, terdapat 43,3% perempuan dan 56,7% laki-laki.

Isu virus corona ini diperbincangkan sebanyak 124.175 tweet dari 73.534 akun. Dengan menggunakan metode Social Network Analysis (SNA), isu kesehatan ini terbagi dalam empat kelompok percakapan. Dari empat kelompok tersebut, ditemukan bahwa 28,43% aktivitas pembicaraan mengaitkan isu corona dengan isu politik. Dan 71,57% tidak mengaitkan dengan isu politik.

“Secara umum, kekhawatiran masyarakat menjadi isu yang memicu percakapan di kalangan kelompok mayoritas,” ujar Rustika.

Percakapan dan perdebatan warganet terkait isu virus corona juga berkembang di Facebook. Rustika mengungkapkan, terdapat 65.782 aktivitas di Facebook dari 18.580 akun. Sedikit berbeda dengan situasi di Twitter, warganet Facebook dari Indonesia dan Malaysia saling merespons perkembangan isu corona di wilayah kedua negara. Saling respons bermula saat warganet Facebook Indonesia turut bereaksi terhadap kebijakan pemerintah Malaysia yang menyatakan tak dapat menghentikan warga China untuk memasuki Malaysia. Pasalnya, tidak semua warga China berasal dari Wuhan.

Selain itu, dalam jejaring percakapan lainnya, terlihat adanya saling tukar informasi di kalangan warganet Facebook tentang cara menghindari virus corona, seperti dengan menggunakan air wudu. Isu lain yang mengemuka di Facebook adalah pertemuan dan sambutan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dengan turis asal China, serta pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan tentang metode pencegahan influenza akibat virus corona, yaitu dengan menjaga tenggorokan tetap lembab.

Sementara itu, sebanyak 48,28% warganet di Facebook lebih banyak berkonsentrasi pada berbagai perkembangan isu corona di media, memberikan komentar, menyatakan kekhawatiran, dan harapan pada masyarakat dan pemerintah agar lebih waspada pada persebaran virus corona.

Diwarnai Hoaks

Virus yang mirip dengan SARS ini menyebar dengan sangat cepat. Setidaknya, virus mematikan ini telah menjangkiti lebih dari 25 negara. Tapi, tak hanya virus yang menyebar ke seluruh China dan sejumlah negara, tetapi juga terjadi penyebaran hoaks.

Berdasarkan temuan I2 pada periode 24 Januari hingga 3 Februari 2020, setidaknya ada sepuluh informasi yang telah terverifikasi hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hoaks terkait virus corona terdeteksi muncul di media sosial Twitter pada 26 Januari 2020 yang menyebutkan bahwa ‘HP Xiaomi buatan China dapat menularkan virus corona’.

Tak hanya di Twitter, hoaks virus corona juga terjadi di Facebook, seperti isu ‘Diduga terjangkit virus corona, satu pasien RS Doris Sylvanus diisolasi’ yang di-posting pada 27 Januari. Hoaks lainnya yakni ‘Virus corona sudah sampai di Shah Alam Selangor’ yang juga muncul pada 27 Januari.

Sebaran hoaks juga menjangkiti WhatsApp Grup (WAG). Di antaranya, informasi bohong yang menyebutkan bahwa ‘Ada pasien meninggal suspect corona di RS Dr Soetomo' yang disebarkan pada Januari 2020.