Ganasnya Korupsi di Tengah Pandemi

Skandal korupsi yang membelit narapidana pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali Joko Soegianto Tjandra atau Djoko Tjandra menyedot perhatian publik selama masa pandemi Covid-19 tahun ini. Ini terjadi setelah Djoko ditangkap Bareskrim Polri pada Juli lalu, pasca-buron selama 11 tahun.

Apalagi belum genap sebulan sejak ditangkap, Djoko menghadapi perkara hukum lain. Dia ditetapkan sebagai tersangka untuk tiga kasus berbeda. Rinciannya, sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu yang digunakan untuk keluar-masuk Indonesia meski berstatus sebagai buron. Kasus ini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. 

Lalu, Djoko juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri karena diduga memberi suap kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan Prasetijo. Kasus korupsi ini terkait penghapusan red notice di Interpol atas namanya. 

Terakhir, Kejaksaan Agung menetapkan Djoko sebagai tersangka kasus dugaan pemberian suap kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari. Djoko dan Pinangki diduga berkonspirasi untuk mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung (MA). Fatwa tersebut diurus agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali.

Pantauan Indonesia Indicator (I2) dalam kurun waktu 1 Maret-8 Desember 2020, Djoko Tjandra menjadi kasus korupsi yang paling banyak diberitakan oleh media mencapai 24.869 berita. Apabila secara total, terdapat 269.452 berita dari 2.705 portal media online yang mengaver tentang topik korupsi dalam periode yang sama. 

Jika melihat data kasus korupsi selama pagebluk, ada 10 peristiwa yang paling menyita perhatian media, termasuk Djoko Tjandra. Sebanyak 10 kasus itu menguasai 25% dari total pemberitaan di media online.

Rasuah lain yang banyak disantap "nyamuk pers" adalah perkara dua menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Yaitu, benih lobster dengan tersangka Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo (18.062 berita) dan kasus pengadaan bantuan sosial Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara (8.249 berita).

Lainnya, suap yang dilakukan oleh Harun Masiku terkait kasus penetapan anggota DPR dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) (6.219 berita), suap pengadaan mesin pesawat Garuda Indonesia (2.666 berita), korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran fiktif di PT Dirgantara Indonesia (PTDI) (2.417 berita), korupsi perizinan Kota Cimahi (1.866 berita), korupsi proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (1.014 berita), kasus suap Bupati Banggai Laut (941 berita), serta kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Dumai (528 berita).

Terpusat di Jakarta

I2 juga menangkap pemberitaan tentang korupsi terkonsentrasi di daerah DKI Jakarta. Hal ini terjadi dikarenakan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di provinsi yang dipimpin oleh Anies Baswedan itu.

Selain itu, konferensi pers yang dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) juga banyak dilakukan oleh KPK di kantornya, Jakarta. Penyelidikan untuk kasus yang menyita perhatian publik seperti Djoko Tjandra, korupsi benih lobster, dan pengadaan bansos juga cenderung dilakukan di Ibu Kota. 

Sementara itu, Plt. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menjadi figur yang paling banyak mendapat sorotan media terkait topik Korupsi (30.623 berita). Media banyak memberitakan Ali Fikri dikaitkan dengan pengungkapan kasus korupsi dan OTT KPK. Dia juga banyak dikutip media hingga 73.314 pernyataan.  

Selain Ali, empat figur internal KPK lainnya juga menguasai wacana media. Yaitu, Ketua KPK Firli Bahuri (52.014 pernyataan), Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (21.003 pernyataan), Komisioner KPK Nurul Ghufron (18.967 pernyataan), serta penyidik senior KPK Novel Baswedan (14.377 pernyataan).