Dinamika Portal Online dan Medsos dalam Permendikbudristek PPKS

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menerbitkan Peraturan (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi seiring maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang mengemuka.

Langkah ini tergolong strategis mengingat hingga kini masih banyak kekosongan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, terutama yang berpihak kepada korban. Sampai sekarang, aparat hanya merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lantaran Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang kini berjudul Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), tak kunjung dibahas dan disahkan DPR.

Seperti RUU PKS, Permendikbudristek PPKS pun berpolemik. Berbagai kritik dilayangkan sejumlah instansi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena aturan itu dinilai disusun tanpa melibatkan banyak pihak dan cacat formal, melegalisasi zina, hingga bertentangan dengan Pancasila.

Adanya frasa "dengan persetujuan korban" di dalam Pasal 5 yang dianggap berpotensi melegalisasi zina menjadi salah satu poin yang dipersoalkan para pengkritik. Karenanya, mereka pun mendesak Mas Menteri, sapaan Nadiem, untuk mencabut ataupun merevisinya.

Riuh rendah isu ini pun menjadi sorotan media massa daring dan netizen di media sosial. Berdasarkan pantauan Indonesia Indicator (I2) pada 25 Oktober-11 November, terdapat 1.376 berita yang ditayangkan 315 portal online.

Intensitasnya menguat pada November dibandingkan bulan sebelumnya. Frekuensi pemberitaan terbanyak pada 9 November dengan 340 artikel. Beleid itu diundangkan pada 3 September. Tingginya pemberitaan tersebut tidak lepas dari adanya penolakan oleh PKS dan PP Muhammadiyah serta dukungan dari Kementerian Agama (Kemenag).

Figur-figur yang paling banyak dikutip media massa daring (top influencer) didominasi penolak Permendikbudristek PPKS. Mencapai enam dari 10 tokoh. Mereka adalah Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Lincolin Arsyad, dengan 368 pernyataan; Wakil Ketua Komisi IX DPR asal Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih (329 pernyataan); Ketua Komisi X DPR asal Fraksi PKB, Syaiful Huda (325 pernyataan); Anggota Komisi X DPR asal Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes (170 pernyataan); Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (159 pernyataan); Dan Anggota Komisi X DPR asal Fraksi PPP, Illiza Saaduddin Djamal (114 pernyataan).

Pernyataan Lincolin yang paling banyak dikutip media tentang sikap Muhammadiyah yang menganggap Permendikbudristek PPKS memiliki masalah formil dan materil. Selain itu juga terdapat pasal yang bermakna legalisasi seks bebas di lingkungan kampus.

Sedangkan top influencer pendukung adalah Nadiem dengan 360 pernyataan, disusul Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (249 pernyataan); Anggota Komisi X DPR asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), My Esti Wijayati (125 pernyataan), dan Plt. Kabiro Kerjasama & Humas Kemendikbudristekdikti, Anang Ristanto (114 pernyataan).

Pernyataan Mas Menteri yang paling mendapat sorotan portal daring adalah alasannya menerbitkan Permendikbudristek PPKS. Dirinya menegaskan, aturan disusun sebagai jawaban atas keresahan warga kampus, khususnya mahasiswa, karena adanya kekosongan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Sebagai institusi yang menerbitkan regulasi itu, tidak heran apabila Kemendikbudristek menjadi lembaga yang paling disebutkan (top organization) oleh media massa dalam memberitakan isu ini dengan 428 berita. Sekalipun memiliki pandangan beragam di antara para anggota dan fraksi, DPR berada di urutan kedua dengan 124 berita, selanjutnya PKS (122 berita), Muhammadiyah (68 berita), Komnas Perempuan (60 berita), Kemenag (38 berita), PDIP (35 berita), MUI dan PKB masing-masing 28 berita, serta Universitas Gadjah Mada (UGM) sebanyak 21 berita.

Pemberitaan soal ini paling banyak diulas detik.com dengan 61 berita, kemudian Kompas.com (50 berita), Suara.com (40 berita), Medcom.id (37 berita), CNNIndonesia.com (29 berita), Republika (28 berita), Liputan6.com (25 berita), Tribun News dan Merdeka.com masing-masing 22 berita, serta Antara 19 berita.

Media Sosial

Sementara itu, di media sosial terdapat 48.315 unggahan netizen tentang Permendikbudristek PPKS. Sebesar 76% netizen yang berpartisipasi dalam isu ini adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Dari rentang usia, tertinggi pertama berumur 31-40 tahun sebanyak 36%, kemudian 22-30 tahun (28%), 41-55 tahun (20%), 18-21 tahun (14%), dan di bawah 18 tahun (2%).

Seperti di portal online, perbincangan netizen tentang isu ini juga tinggi pada pekan kedua November. Terbanyak pada tanggal 10 dengan 13.365 unggahan dan disusul 11 November dengan 11.126 unggahan.

Tingginya pembahasan pada 10 dan 11 November tidak lepas dari respons netizen terhadap munculnya pernyataan pihak-pihak penolak, sehari sebelumnya. Ini tecermin dari emosi netizen.

Emosi percaya (trust) terhadap beleid tersebut mendominasi dengan 31%. Lalu disusul antisipasi (anticipation) sebesar 25%, yang berharap Permendikbudristek PPKS direvisi ataupun diteruskan; selanjutnya senang (joy) sebesar 14% atas kehadiran peraturan ini dan diyakini dapat menjadi payung hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi; terganggu (disgust) sebesar 13% dengan dalih kebijakan itu jauh dari norma bangsa dan agama; sedih (sadness) sebesar 6%; terkejut (surprise) sebesar 5%; marah (anger) sebesar 4%; dan takut (fear) sebesar 1%.

Secara umum, kelompok pro Permendikbudristek PPKS mencapai 55% dari total netizen yang membahas isu ini. Banyak di antara mereka menyampaikan aspirasi disertai tagar #DukungPermenPPKS, #BerantasPredatorDiKampus, dan #DukungPermendikbud30. Adapun para penentang mengusung tagar #CabutPermendikbudristekNo30, #IndonesiaTanpaJil, dan #NadiemOleng.

Masing-masing kubu memiliki basis argumen dalam menyampaikan pendapatnya. Berikut perbedaannya:

Pendukung

1. Demi melindungi korban-korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan,

2. Agar para korban kekerasan seksual berani bersuara,

3. Memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan,

4. Aturan dibuat untuk menekan kasus kekerasan seksual di kampus, dan

5. Permendikbudristek PPKS merupakan langkah alternatif cepat di tengah berlarut-larutnya proses legislasi RUU PKS.

 

Penolak

1. Aturan bernuansa liberal,

2. Melegalkan budaya seks bebas/zina,

3. Asas konsensus dalam aturan tidak sesuai norma hukum di Indonesia,

4. Dinilai cacat formil karena proses penyusunan beleid aturan tidak terbuka, dan

5. Revisi frasa "persetujuan korban" karena dianggap multitafsir.

Loading...
Loading...