Indonesia terdiri berbagai macam bahasa, suku, budaya dan agama yang tak jarang menimbulkan gesekan. Meski demikian, banyak kisah viral dari orang-orang yang saling mengasihi sesama. Aksi orang-orang yang menunjukkan sikap toleransinya tersebut mencuri perhatian netizen. 

Indonesia Indicator (I2) menghimpun sejumlah aksi toleransi netizen yang pernah viral di media sosial sepanjang tahun 2021. Salah satunya adalah kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswi Perguruan Tinggi Islam di gereja.

Aksi itu menjadi viral setelah sejumlah mahasiswi tersebut membagikan momen saat KKN di gereja. Momen tersebut dibagikan oleh akun TikTok @dherarahman. Video tersebut sedikitnya telah disaksikan 865 ribu kali dan mendapatkan 94 ribu tanda suka.

Isu viral lainnya adalah terkait dua perempuan yang berbeda keyakinan sedang beribadah bersama di musala. Video yang berisi dua wanita tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok @hellopandakitty. Video telah disaksikan 2,4 juta kali dan mendapatkan 266 ribu tanda suka. Netizen beramai-ramai menyampaikan apresiasi kepada dua perempuan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tersebut. 

Lalu, sebuah video yang memperlihatkan toleransi beragama di Sorong, Papua juga sempat viral di tahun ini. Dua keluarga yang saling berbeda agama, saling berpelukan dan meminta maaf di hari Idulfitri yang juga bertepatan dengan kenaikan Isa Almasih.

Diunggah oleh akun Tiktok @skuuyy03, tampak dua keluarga yang beragama Islam dan Kristen saling bermaaf-maafan dengan penuh haru. Mereka berpelukan erat dan tanpa sadar meneteskan air mata. Video telah disaksikan 686 ribu kali dan mendapatkan 54 ribu tanda suka.

Kemudian, video berisi seorang wali kelas berjilbab mengantar anak-anak didiknya ke gereja juga mencuri perhatian netizen. Dalam video yang diunggah oleh akun Tiktok @lestamuliya_buulolo, tampak sejumlah siswa sedang duduk di bangku gereja, diduga sedang menjalankan ibadah. Salah seorang murid lantas mengabadikan momen saat sang wali kelas yang berjilbab berada di dalam gereja untuk mengantar para muridnya.

Dalam videonya, sang murid menjelaskan bahwa wali kelasnya merupakan satu-satunya guru yang beragama Islam di sekolah tersebut dan mengaku salut dengan sikap sang wali kelas. Video telah disaksikan 252 ribu kali dan mendapatkan 29 ribu tanda suka.

Aksi toleransi lainnya adalah terkait pemuda gereja yang membersihkan masjid. Puluhan pemuda-pemudi dari Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan bersih-bersih di Masjid Terapung Amirul Mukminin. Selain sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, bersih-bersih ini juga dimaksudkan untuk membantu pengurus masjid mempersiapkan pelaksanaan Idulfitri agar berjalan lancar.

Selain itu, sebuah foto yang memperlihatkan aktivitas para pengungsi saat berada di dalam gereja juga ramai di media sosial. Pasalnya, dalam foto itu terlihat seorang wanita yang mengenakan mukena sedang menjalankan ibadah salat di dalam gereja. Sedangkan, pengungsi lainnya terlihat duduk santai di atas tikar. Foto tersebut diunggah netizen di grup Facebook "Info Seputar Tanjungkarang-Instan" pada Rabu (10/2/2021).

Spekulasi tentang calon pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terjawab sudah setelah Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mata media online kemudian tertuju pada sosok calon tunggal Panglima TNI itu. Hal ini terekam dalam riset Indonesia Indicator (I2) pada rentang waktu 1 hingga 9 November 2021, yang mencatat ada total 6.119 berita di media online membahas pergantian Panglima TNI.

Porsi pemberitaan pergantian Panglima TNI terus menanjak saat Andika menjalani fit and proper test bersama Komisi I DPR pada Sabtu, 6 November 2021. Di hadapan para wakil rakyat, Andika menyampaikan visi “TNI adalah Kita”, yang secara garis besar memaparkan penguatan, pengamanan, penataan, dan sinergitas intelijen TNI di wilayah konflik. Juga peningkatan operasional keamanan siber dan reaktualisasi peran diplomasi militer sesuai kebijakan politik luar negeri.

Jumlah ekspos pemberitaan tentang pergantian Panglima TNI pada 1 November mula-mula belum signifikan, hanya 146 berita. Namun, begitu Presiden Jokowi mengajukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal, ekpos pemberitaan tembus 1.238 berita pada 3 November, dan menurun fluktuatif mengikuti momentum rangkaian uji kelayakan calon Panglima TNI. Pada 4 November, ekspos berita di angka 819 berita, dan kembali naik mencapai 1.145 berita pada 6 November saat Andika menjalani fit and proper test. Puncak penurunan ekspos berita terjadi pada 9 November sebanyak 353 berita.

Andika Magnet Media

Pada periode 1 hingga 9 November tersebut, Indonesia Indicator mencatat ada sepuluh figur top influencer yang pernyataannya menjadi magnet media. Jenderal Andika Perkasa menjadi sosok berpengaruh pertama yang paling banyak dikutip media sebanyak 6.165 pernyataan, dari wacana pergantian Panglima TNI, fit and proper test, hingga strategi penyelesaian persoalan di Papua.

Sosok top influencer kedua diraih Ketua DPR RI Puan Maharani sebanyak 4.527 pernyataan di media online. Politikus PDI Perjuangan itu banyak dimintai keterangan soal Rapat Paripurna DPR yang menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Disusul Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid 3.054 pernyataan, Mensesneg RI Pratikno 1.350, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari 987, Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi 934, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin 791, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 733, Pengamat Militer Khairul Fahmi 733, dan Direktur Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib sebanyak 637 pernyataan.

Sepanjang periode 1-9 November 2021 tersebut, I2 mencatat ada 610 portal media online memberitakan pergantian Panglima TNI. Kompas TV terpantau paling aktif memberitakan dengan 183 berita, disusul Kompas.com (160 berita), Detik.com (160 berita), Tribun News (143 berita), Suara.com (134 berita), Liputan 6 (126 berita), Tempo.co (115 berita), Republik Merdeka (110 berita), Merdeka (108 berita), dan Sindonews (107 berita).

Sambutan Netizen

Data agregat media sosial Indonesia Indicator merekam ada 23.518 unggahan netizen mengenai pergantian Panglima TNI dengan jumlah akun mencapai 8.990 akun sepanjang 1 hingga 9 November 2021.

Perbincangan netizen banyak menyoroti penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI, fit and proper test, dan persetujuan DPR terhadap Andika melalui sidang paripurna.

Pergerakan ekspos media sosial tentang pergantian Panglima TNI mula-mula hanya 223 perbincangan pada 1 November. Puncak ekspos terjadi pada 3 November sebanyak 4.732 perbincangan, dan terus menurun 2.557 perbincangan pada 4 November, 3.899 perbincangan pada 5 November, dan kembali naik pada 8 November sebanyak 4.113 perbincangan.

Dari seluruh perbincangan netizen tentang pergantian Panglima TNI, emosi trust atau percaya netizen cukup mendominasi, sebanyak 4.189 perbincangan atau 49%. Ini menunjukkan ada kepercayaan tinggi dari netizen atas penunjukan Andika sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Disusul emosi antisipasi (anticipation) sebanyak 2.037 perbincangan atau 24%, menggambarkan ada harapan besar dari netizen dari kepemimpinan Andika agar menjadi lebih baik. 

Sementara emosi joy terekam sebanyak 1.157 perbincangan atau 13%. Hal tersebut menggambarkan optimisme dan rasa senang netizen dengan ditunjuknya Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Dari sisi gender audience, I2 mendapati percakapan tentang pergantian Panglima TNI didominasi oleh pria sebanyak 1.837 perbincangan atau 86% dibandingkan perempuan yang hanya 297 perbincangan atau 14%. Sedangkan dari sisi usia, perbincangan pergantian Panglima TNI didominasi netizen dengan rentang usia relatif sudah dewasa dan berpikiran matang, yakni usia 41 hingga 55 tahun sebanyak 39%. Lalu, usia 31 hingga 40 tahun sebanyak 37%, disusul usia 22 hingga 30 tahun sebanyak 18%, dan usia 18 hingga 21 tahun sebanyak 5%. Terpantau, generasi Z dan milenial sedikit menaruh atensi terhadap isu pergantian Panglima TNI.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menerbitkan Peraturan (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi seiring maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang mengemuka.

Langkah ini tergolong strategis mengingat hingga kini masih banyak kekosongan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, terutama yang berpihak kepada korban. Sampai sekarang, aparat hanya merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lantaran Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang kini berjudul Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), tak kunjung dibahas dan disahkan DPR.

Seperti RUU PKS, Permendikbudristek PPKS pun berpolemik. Berbagai kritik dilayangkan sejumlah instansi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena aturan itu dinilai disusun tanpa melibatkan banyak pihak dan cacat formal, melegalisasi zina, hingga bertentangan dengan Pancasila.

Adanya frasa "dengan persetujuan korban" di dalam Pasal 5 yang dianggap berpotensi melegalisasi zina menjadi salah satu poin yang dipersoalkan para pengkritik. Karenanya, mereka pun mendesak Mas Menteri, sapaan Nadiem, untuk mencabut ataupun merevisinya.

Riuh rendah isu ini pun menjadi sorotan media massa daring dan netizen di media sosial. Berdasarkan pantauan Indonesia Indicator (I2) pada 25 Oktober-11 November, terdapat 1.376 berita yang ditayangkan 315 portal online.

Intensitasnya menguat pada November dibandingkan bulan sebelumnya. Frekuensi pemberitaan terbanyak pada 9 November dengan 340 artikel. Beleid itu diundangkan pada 3 September. Tingginya pemberitaan tersebut tidak lepas dari adanya penolakan oleh PKS dan PP Muhammadiyah serta dukungan dari Kementerian Agama (Kemenag).

Figur-figur yang paling banyak dikutip media massa daring (top influencer) didominasi penolak Permendikbudristek PPKS. Mencapai enam dari 10 tokoh. Mereka adalah Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Lincolin Arsyad, dengan 368 pernyataan; Wakil Ketua Komisi IX DPR asal Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih (329 pernyataan); Ketua Komisi X DPR asal Fraksi PKB, Syaiful Huda (325 pernyataan); Anggota Komisi X DPR asal Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes (170 pernyataan); Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (159 pernyataan); Dan Anggota Komisi X DPR asal Fraksi PPP, Illiza Saaduddin Djamal (114 pernyataan).

Pernyataan Lincolin yang paling banyak dikutip media tentang sikap Muhammadiyah yang menganggap Permendikbudristek PPKS memiliki masalah formil dan materil. Selain itu juga terdapat pasal yang bermakna legalisasi seks bebas di lingkungan kampus.

Sedangkan top influencer pendukung adalah Nadiem dengan 360 pernyataan, disusul Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (249 pernyataan); Anggota Komisi X DPR asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), My Esti Wijayati (125 pernyataan), dan Plt. Kabiro Kerjasama & Humas Kemendikbudristekdikti, Anang Ristanto (114 pernyataan).

Pernyataan Mas Menteri yang paling mendapat sorotan portal daring adalah alasannya menerbitkan Permendikbudristek PPKS. Dirinya menegaskan, aturan disusun sebagai jawaban atas keresahan warga kampus, khususnya mahasiswa, karena adanya kekosongan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Sebagai institusi yang menerbitkan regulasi itu, tidak heran apabila Kemendikbudristek menjadi lembaga yang paling disebutkan (top organization) oleh media massa dalam memberitakan isu ini dengan 428 berita. Sekalipun memiliki pandangan beragam di antara para anggota dan fraksi, DPR berada di urutan kedua dengan 124 berita, selanjutnya PKS (122 berita), Muhammadiyah (68 berita), Komnas Perempuan (60 berita), Kemenag (38 berita), PDIP (35 berita), MUI dan PKB masing-masing 28 berita, serta Universitas Gadjah Mada (UGM) sebanyak 21 berita.

Pemberitaan soal ini paling banyak diulas detik.com dengan 61 berita, kemudian Kompas.com (50 berita), Suara.com (40 berita), Medcom.id (37 berita), CNNIndonesia.com (29 berita), Republika (28 berita), Liputan6.com (25 berita), Tribun News dan Merdeka.com masing-masing 22 berita, serta Antara 19 berita.

Media Sosial

Sementara itu, di media sosial terdapat 48.315 unggahan netizen tentang Permendikbudristek PPKS. Sebesar 76% netizen yang berpartisipasi dalam isu ini adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Dari rentang usia, tertinggi pertama berumur 31-40 tahun sebanyak 36%, kemudian 22-30 tahun (28%), 41-55 tahun (20%), 18-21 tahun (14%), dan di bawah 18 tahun (2%).

Seperti di portal online, perbincangan netizen tentang isu ini juga tinggi pada pekan kedua November. Terbanyak pada tanggal 10 dengan 13.365 unggahan dan disusul 11 November dengan 11.126 unggahan.

Tingginya pembahasan pada 10 dan 11 November tidak lepas dari respons netizen terhadap munculnya pernyataan pihak-pihak penolak, sehari sebelumnya. Ini tecermin dari emosi netizen.

Emosi percaya (trust) terhadap beleid tersebut mendominasi dengan 31%. Lalu disusul antisipasi (anticipation) sebesar 25%, yang berharap Permendikbudristek PPKS direvisi ataupun diteruskan; selanjutnya senang (joy) sebesar 14% atas kehadiran peraturan ini dan diyakini dapat menjadi payung hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi; terganggu (disgust) sebesar 13% dengan dalih kebijakan itu jauh dari norma bangsa dan agama; sedih (sadness) sebesar 6%; terkejut (surprise) sebesar 5%; marah (anger) sebesar 4%; dan takut (fear) sebesar 1%.

Secara umum, kelompok pro Permendikbudristek PPKS mencapai 55% dari total netizen yang membahas isu ini. Banyak di antara mereka menyampaikan aspirasi disertai tagar #DukungPermenPPKS, #BerantasPredatorDiKampus, dan #DukungPermendikbud30. Adapun para penentang mengusung tagar #CabutPermendikbudristekNo30, #IndonesiaTanpaJil, dan #NadiemOleng.

Masing-masing kubu memiliki basis argumen dalam menyampaikan pendapatnya. Berikut perbedaannya:

Pendukung

1. Demi melindungi korban-korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan,

2. Agar para korban kekerasan seksual berani bersuara,

3. Memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan,

4. Aturan dibuat untuk menekan kasus kekerasan seksual di kampus, dan

5. Permendikbudristek PPKS merupakan langkah alternatif cepat di tengah berlarut-larutnya proses legislasi RUU PKS.

Penolak

1. Aturan bernuansa liberal,

2. Melegalkan budaya seks bebas/zina,

3. Asas konsensus dalam aturan tidak sesuai norma hukum di Indonesia,

4. Dinilai cacat formil karena proses penyusunan beleid aturan tidak terbuka, dan

5. Revisi frasa "persetujuan korban" karena dianggap multitafsir.