Ragam Isu Jawa Barat dalam Rekam Media

BANDUNG -- Kinerja dan kiprah kepala daerah di Jawa Barat mendapat sorotan dari media massa. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Indicator (I2), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tercatat sebagai wali kota di Jawa Barat yang paling populer di media massa.  

Kaum Buruh Terus Perjuangkan Kualitas Hidup Layak

JAKARTA -- Kaum buruh di Indonesia masih terus berjuang untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia Indicator (I2), sebuah perusahaan di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis dengan menggunakan software Artificial Intelligence (AI), pemberitaan media tentang buruh dalam setahun terakhir didominasi oleh tuntutan peningkatan kualitas hidup.

"Sepanjang setahun dari April 2014 hingga April 2015 jumlah pemberitaan mengenai buruh sebanyak 32.626 berita di 310 media online nasional dan lokal," ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang saat memaparkan hasil penelitian bertajuk "Buruh: Tuntutan tanpa Henti" di Jakarta, Jumat (1/5).  Data berasal dari pemberitaan 343 media online dan langsung dianalisis secara real time oleh mesin Intelligence Media Management (IMM) yang berbasis Artificial Intelligence.

Kenaikan harga BBM menjadi pemicu awal gerakan buruh di Indonesia sepanjang tahun 2014-2015. Isu ini menjadi isu terbesar kalangan buruh sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi. Dari 12.042 pemberitaan mengenai isu terbesar buruh, dampak kenaikan harga BBM menempati porsi sebesar 28% di media. Sebanyak 22% pemberitaan isu buruh berkisar mengenai tuntutan kebutuhan hidup layak. Pemberitaan soal demo buruhh mencapai 19% dari seluruh isu terbesar buruh di Indonesia. 

"Isu BBM, kesejahteraan, demo, dan PHK pada dasarnya bermuara pada suatu kepentingan, yakni kualitas hidup layak," ungkap Rustika. Menurut dia, parameter hidup layak yang dimaksud – seperti dikutip media - meliputi standar upah yang layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, keamanan status ketenagakerjaan (tidak melalui pola outsourcing), serta pesangon.

Menurut Rustika, di era Pemerintahan Jokowi-JK terjadi peningkatan pemberitaan tentang masalah buruh. Dalam sebulan, pemberitaan media tentang masalah buruh mencapai 3.129 berita. Hal ini mengindikasikan adanya masalah terkait dengan buruh belum usai. "Makin banyak harapan sekaligus tuntutan kepada pemerintahan baru," paparnya.

 

Tuntutan Buruh

 

Indonesia Indicator mencatat dalam setahun terakhir media mengekspose sebanyak 5.356 berita tentang tuntutan para buruh. Sebanyak 56 persen diantaranya adalah soal kenaikan upah. Tuntutan yang diajukan buruh terkait erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan, dalam hal ini upah minimum, tutur Rustika. 

Selain itu, sebanyak 25 persen terkait BPJS. Dalam tuntutan tersebut buruh membutuhkan jaminan dan kepastian akan nasibnya dalam jangka panjang. Tuntutan berikutnya, yakni sebanyak 14 persen lebih terkait pada pola outsourcing, yang dinilai merugikan dari segi upah serta tiadanya kepastian status buruh dalam jangka panjang.

Beragam tuntutan tersebut dilakukan dengan cara demo. Cara ini merupakan salah satu sarana praktis untuk mendapat perhatian media. Kaum buruh menempuh beragam cara saat menggelar demo. Dari 3.220 berita tentang demo buruh, sebanyak 36 persen kaum buruh berdemo dengan mendatangi institusi seperti Kemenaker, DPR, DPRD dan perusahaan. "Sebanyak 32 persen memilih mogok kerja. Mogok dianggap cara yang efektif bagi buruh untuk menekan perusahaan dan pemerintah," kata Rustika. Sebanyak 19 persen berdemo dengan turun ke jalan. Sisanya, melakukan blokir, geruduk, aksi teatrikal, menduduki, serta membakar ban.

Meski demikian, demo yang dilakukan buruh gaungnya tidak sekeras demo yang dilakukan mahasiswa. Demo mahasiswa dalam setahun mencapai 8.432 berita, lebih dari dua kali lipat dibandingkan demo buruh sebanyak 3.220 berita. Namun demikian, demo buruh tersebut cukup terorganisir dan intensif dilakukan oleh kaum buruh di berbagai lokasi. Dari 20 kota dan kabupaten di Indonesia yang terpantau, kata Rustika, demo buruh mayoritas terjadi di wilayah industri atau pabrik. Demo buruh paling banyak diberitakan di Bekasi,  Tangerang, Batam, Surabaya, serta Medan.

Sementara itu, kelompok buruh yang paling banyak diekspose media adalah kelompok buruh migran. Sebanyak 48 persen mengangkat soal buruh migran. Hal itu, kata Rustika, terjadi karena buruh migran masih dililit banyak permasalahan serius seperti persoalan legalitas dokumen, objek kekerasan, gaji yang tidak dibayar, serta hukuman mati.

Kelompok buruh tani menjadi kelompok buruh kedua yang banyak mendapatkan porsi pemberitaan sebanyak 27%. Kelompok ini bergerak di sektor informal yang selama ini tidak memiliki standar pengupahan yang jelas serta jaminan sosial.  Sementara, ketersediaan tenaga buruh tani semakin langka, upah harian tidak layak, daya beli makin menurun, tidak ada jaminan sosial  dan dana  pensiun dan adanya PHK secara sepihak. Ekspose tentang buruh pabrik di media hanya 17 persen. Buruh pabrik juga masih memiliki berbagai masalah seperti UMP/ UMK yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), jaminan sosial, dana pensiun, PHK secara sepihak. Sisanya mengenai buruh perempuan, buruh perkebunan dan buruh anak.

 

Tokoh dan Organisasi Buruh Terpopuler

 

Buruh adalah kelompok masyarakat yang memiliki jumlah yang besar, riil, dan kuat. Perkembangan teknologi informasi membuat pergerakan buruh begitu cepat terpicu apabila ada hal-hal yang menyangkut dirinya. Jumlah dan kekuatan buruh yang riil sangat rentan dimanfaatkan pihak lain. Situasi ini terlihat pada masa pilpres, di mana kelompok buruh turut memegang peranan penting dalam kampanye pemenangan calon presiden. Respon Presiden Jokowi beberapa hari lalu dengan memberi panggung pada buruh memberikan sentimen positif.

Indonesia Indicator juga mencatat organisasi buruh yang paling vokal menyuarakan isu buruh dalam pemberitaan adalah KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia). KSPI dikutip sebanyak 1.755 pemberitaan di media. Menurut Rustika, pemberitaan terkait tuntutan buruh yang diwakili KSPI diantaranya masalah outsourcing dan penolakan besaran persen angka dana pensiun yang ditetapkan pemerintah. 

Selain KSPI, organisasi buruh lainnya yang paling sering dikutip media adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sebanyak 1.190 berita, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 832 berita, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) 760 berita, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) 749 pemberitaan, Migrant Care 551, dan masih banyak lagi. 

Menurut Rustika, akumulasi ekspose setahun terakhir dikuasai oleh KSPI. Namun demikian, secara eksposure hingga ke berbagai daerah, peran publiknya lebih banyak dikuasai oleh Migrant Care. Ekpose KSPI lebih fokus di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. 

Sejalan dengan organisasi buruh yang paling vokal, Presiden KSPI Said Iqbal dinobatkan menjadi tokoh buruh yang paling berpengaruh di media dengan jumlah pernyataan sebanyak 2.564. Posisi berikutnya, Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care)  sebanyak 1.465 pernyataan, Muhammad Rusdi (Sekjen KSPI) 681 pernyataan, Mudhofir (Presiden KSBSI) 631 pernyataan, Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) 622, Wahyu Susilo (Analis Kebijakan Migrant Care) 366, dan Iwan Kusmawan (Ketua DPP SPN) 252.

Anomali Pemberitaan E-prostitusi

Penangkapan Mucikari RA oleh kepolisian memberikan efek eksplosif pada ekspos  tentang  prostitusi online (baca: e-prostitusi) hingga mencapai 2.408 berita. Meskipun sebenarnya prostitusi Online  buakan hal baru, karena berita yang sama pada  tahun 2012 sudah terlacak di Solo dalam kasus situs Kimcil. Rentang  tahun 2012 – 2014 rata-rata pemberitaan e-prostitusi 232 pemberitaan.  Sementara itu di tahun 2015, lonjakan terjadi hingga 10 kalilipat.

Yang lebih heboh adalah terbongkarnya prostitusi online yang dikoordinir oleh Yunnita alias Keyko di Surabaya di tahun 2012. Keyko mengkoordinir hingga 1600 PSK. Meski praktik e-prostitusi di Surabaya ini begitu fantastis dalam mengorganisir jumlah PSK, namun pemberitaannnya tidak menembus 200 berita dalam setahun.  Sementara pada tahun 2014, berita tentang prostitusi kembali marak tatkala terkuak banyak PSK eks-dolly menawarkan jasanya dengan model E-prostitusi ini.

 

Gejala pemberitaan layanan e-prostitusi ini pada dasarnya relatif tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun, fenomen ini cenderung terkonsentrasi di wilayah Jawa, terutama di Jakarta dan Surabaya. Sementara itu, mereka yang banyak diberitakan – atau setidaknya diisukan -- memberikan layanan e-prostitusi ini adalah artis (1.122 berita), mahasiswa (122 berita) dan ABG (58 berita).

Yang menjadi pertanyaan kiat sekarang, jika isu e-prostitusi ini bukan merupakan isu yang baru, semestinya terkuaknya soal e-prostitusi oleh RA ini bukan  materi yang luar biasa sehingga menyedot perhatian media yang begitu massif. 

Boleh jadi melonjaknya kasus e-prostitusi RA ini karena menyeret sejumlah nama artis sehingga nilai beritanya  lebih besar daripada kasus –kasus  sebelumnya yang sempat dilansir media.  Belum lagi dalam kasus ini memiliki nuansa politis dikarenakan berhembus berita, beberapa E-prostitusilitisi dan pejabat kerap menggunakan jasa e-prostitusi. Pemberitaan soal E-prostitusilitisi yang menggunakan jasa e-prostitusi ini mencapai 108 pemberitaan. Pemberitaan pejabat dan politisi yang menggunakan jasa e-prostitusi ini dihubungkan dengan indikasi praktik gratifikasi dengan modus penyediaan jasa pemuas libido bagi pejabat. Indikasi gratifikasi ini relatif masuk akal mengingat tarif e-prostitusi ini sangat mahal hingga ratusan juta rupiah, yang agak mustahil terjangkau oleh kekuatan finansial pejabat jika menggunakan uang pribadi.

Walupun isu gratifikasi ini tidak banyak media yang menyorotnya secara eksplisit, yakni hanya mendapat eksE-prostitusise 13 pemberitaan, akan tetapi isu ini cukup mengundang reaksi dari beberapa politisi untuk membongkar nama-nama anggota dewan yang diisukan kerapa menggunakan layanan e-prostitusi.

Namun alasan di atas tidak juga mencegah munculnya spekulasi tertentu dari beberapa kalangan. Beberapa pengamat dan tokoh mensinyalir kasus e-prostitusi oleh RA ini agak berlebihan dan sebagai pengalihan dari isu yang lebih krusial, dalam hal ini sorotan masyarakat terhadap institusi Polri dalam kasus kriminalisasi petugas KPK atau kasus korupsi besar lainnya yang secara substansi lebih urgen untuk diusut oleh kepolisian. Dengan kata lain, upaya mengangkat isu e-prostitusi ini dilakukan by design – dengan sengaja membidik artis dan politisi –   agar mampu menyita perhatian publik dan mengerucutkan ke problem klasik sosial ini.

Anomali boomingnya pemberitaan tentang e-prostitution ini memang agak menimbulkan tanda jika kita cermati dari tren volume pemberitaan. Lonjakan fantastis secara tiba-tiba – kira-kira -- ini gejalanya hampir sama dengan pemberitaan mengenai begal motor yang juga mengalami tren yang sama dan memunculkan spekulasi publik sebagai bentuk pengalihan perhatian masyarakat dari memanasnya konflik isu KPK-Polri sepanjan Februari-Maret lalu.

Fenomena begal yang sejatinya merupakan fenomen klasik, tiba-tiba mencuat ke publik seolah begal tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam periode 2013-2014 berita begal motor hanya sekitar 200 berita setiap tahunnya, akan tetapi dalam rentang Februari-Maret 2015, berita begal motor melambung hingga menyentuh angka 3.400 berita, dan di bulan-bulan setelahnya menurun drastis. Gejala yang sama sangat dimungkinkan terjadi pada pemberitaan e-prostitusi ini.

Jika asumsi pengalihan isu yang disampaikan oleh beberapa pengamat di atas benar – dengan bercermin dari kasus begal motor dan e-prostitusi ini --  perancang pengalihan isu ini seolah sengaja mengangkat berita yang mengandung dua elemen sensasi: kengerian untuk kasus begal motor dan kesenangan untuk kasus prostitusi online. Dalam kajian perspektif psikoanalitik, dua sensasi ini cenderung digandrungi, dikarenakan di alam bawah sadar, manusia cenderung terarah pada kegiatan atau peristiwa yang merusak, kekerasan (death instinct) dan kesenangan (life instinct) dan menjadikannya sebagai bentuk kenikmatan (pleasure) tersendiri. [wp] 

Loading...
Loading...