COVID-19 di Tengah Penyelenggaraan Pilkada Serentak

Jumlah bakal pasangan calon (bapaslon) Pilkada Serentak 2020 yang terpapar COVID-19 semakin bertambah. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (10/9) mengonfirmasi 60 calon dinyatakan positif COVID-19. Seperti dikutip CNN Indonesia, data tersebut didapat dari hasil tes swab bapaslon di 32 provinsi. Namun bapaslon positif COVID-19 ditemukan di 21 provinsi.

Di sisi lain, virus corona tipe 2 yang menyebabkan COVID-19 itu juga telah memapar sejumlah penyelenggara pilkada, termasuk Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid.

Data itu memicu polemik terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah meluasnya pandemi COVID-19. Sejumlah pihak mengkhawatirkan munculnya klaster COVID-19. 

Indonesia Indicator (I2) kemudian menelusuri pemberitaan media online di Indonesia yang mengaver topik klaster COVID-19 Pilkada. Hasilnya, sebanyak 35.933 berita tertangkap membahas masalah tersebut selama periode 17 Agustus–17 September 2020. 

Isu penerapan protokol kesehatan pun menjadi sorotan media dalam satu bulan terakhir dengan jumlah pemberitaan mencapai 23.348 berita, sekaligus menjadi isu utama terkait topik klaster COVID-19 Pilkada. 

Dalam isu penerapan protokol kesehatan, media banyak meliput terkait Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang meminta agar penyelengara pemilu memiliki konsep pemungutan suara dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat. KPU juga dinilai wajib menindak tegas para paslon yang melaksanakan kegiatan tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Narasi wacana penundaan pilkada juga muncul dalam pemberitaan media (2.126 berita). Salah satunya disuarakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan penundaan pemilihan kepala daerah dimungkinkan secara peraturan. Selain itu, secara persyaratan juga memenuhi karena kasus positif Coronavirus terus meningkat.

Isu lain yang tak luput dari perhatian media adalah petugas atau peserta pilkada yang terpapar COVID-19 (5.396 berita), pendaftaran calon kepala daerah (2.482 berita), serta polemik kampanye konser musik (849 berita). 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menjadi tokoh yang paling vokal dan banyak dimintai pendapatnya oleh media terkait penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19 alias top influencer (4.350 pernyataan). Mantan Wali Kota Solo itu juga menjadi figur yang paling banyak diberitakan (2.412 berita). 

Beberapa isu dikaitkan dengan Presiden Jokowi seperti kepastian penyelenggaraan pilkada, penerapan protokol kesehatan dalam pilkada, hingga pencalonan putra dan menantu Jokowi dalam Pilkada Solo dan Medan. 

Selain Jokowi, terdapat tiga figur internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam jajaran 10 besar top influencer di media online. Ketiga figur tersebut yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (4.720 pernyataan), Pejabat Kemendagri Bahtiar (2.487 pernyataan), dan Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik (1.343 pernyataan).

Pernyataan Mendagri Tito Karnavian yang disoroti di antaranya tentang peringatan kepada calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan akan disekolahkan kembali di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) jika menang pilkada, namun melanggar aturan protokol kesehatan. 

"Kami ingatkan kalau ada dalam catatan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) tiga kali pelanggaran atau lebih dan kontestan itu terpilih, maka presiden dapat memerintahkan Mendagri untuk menunda pelantikan selama enam bulan dan mereka disekolahkan dulu," tutur Mendagri Tito Karnavian (8/9/2020). 

Sejumlah figur lain yang menjadi top influencer adalah Ketua KPU Arief Budiman (4.209 pernyataan), Menko Polhukam Mahfud MD (2.675 pernyataan), Menko Perekonomian Airlangga Hartanto (1.774 pernyataan), Ketua MPR Bambang Soesatyo (1.512 pernyataan), Menteri BUMN Erick Thohir (1.437 pernyataan), serta Anggota Bawaslu Fritz Edwar Siregaar (1.380 pernyataan).