Ketahanan Pangan Kala Pandemi: Sorot Media Massa terhadap Upaya Negara

Ketahanan pangan nasional turut terpengaruh pandemi coronavirus baru (Covid-19). Selain krisis ekonomi dan kesehatan, ini membuat pemerintah semakin pening karena berpotensi menyebabkan angka busung lapar di Tanah Air bertambah.

Untuk mengurai masalah ini, pemerintah merencakan sejumlah upaya. Langkah pemerintah mendapat atensi sejumlah media massa arus utama (mainstream) dan terekam melalui piranti lunak artificial intelligence (AI) Indonesia Indicator (I2), perusahaan di bidang intelijen media.

I2 mencatat, terdapat 60.209 artikel yang membahas tentang ketahanan pangan. Isi berita berasal dari berbagai narasumber, seperti pemerintah, pengamat, badan usaha milik negara (BUMN), dan sebagainya. Sebanyak 48.458 artikel dari 60.209 artikel masuk delapan isu terbesar. Perinciannya, 17.016 artikel tentang ketahanan pangan, program bantuan sosial (bansos) 14.089 artikel, panen raya 8.085 artikel, krisis dan defisit pangan 3.368 artikel, distribusi pangan 2.496 artikel, operasi pasar dan pasar murah 1.850 artikel, antisipasi kekeringan 1.117 artikel, serta program cetak sawah 437 artikel.

Isu tertinggi, ketahanan pangan, membahas tentang upaya pemangku kebijakan dalam menjaga stok dan ketersediaan pangan. Juga langkah-langkah sejumlah pihak yang mengajak masyarakat memanfaatkan lahan perkarangan sebagai sumber pangan guna memperkuat ketahanan pangan dalam negeri. Sedangkan bansos, berisi tentang penyaluran bantuan pemerintah serta perusahaan negara dan swasta berupa sembilan bahan pokok (sembako) kepada kelompok terdampak Covid-19. Isu panen raya membahas terkait panen padi di berbagai daerah di tengah pandemi serta diyakini meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Tingginya pemberitaan menyangkut krisis dan defisit pangan bertolak dari prediksi FAO dan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas, 28 April, di mana sejumlah provinsi mengalami defisit. 

Di sisi lain, terdapat 10 figur yang paling banyak dimintai komentar oleh media mengenai ketahanan pangan. Seluruhnya berasal dari pemerintah. Dari Jokowi, menteri/pimpinan lembaga negara, sampai kepala daerah.

Tokoh yang terbanyak diberitakan, adalah Jokowi (6.097 berita). Disusul Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (4.505 berita); Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (1.738 berita); Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (1.158 berita); Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementan, Dedi Nursyamsi (1.088 berita); Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (875 berita); Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi (837 berita); Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (727 berita); Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto (617 berita); dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani (539 berita).

Ada berbagai konten pemberitan yang memuat Jokowi, seperti instruksinya kepada jajarannya untuk menjaga ketahanan pangan. Pun ada yang dikaitkan dengan isu defisit pangan dan antisipasi kekeringan kala kemarau.

Sementara, berita Syahrul Yasin Limpo memuat tentang perannya dan upaya-upaya yang dilakukannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ada 10 upaya yang akan dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai antisipasi dan solusi masalah. Pertama, menjaga stabilitas harga. Berikutnya menjaga ketersediaan dan stok pangan; meningkatkan strategi dan efektivitas distribusi pangan ke daerah; mempercepat musim tanam; melaksanakan program cetak sawah dan optimalisasi rawa; mencegah alih fungsi lahan; mengadakan operasi pasar dan pasar murah mitra tani; menjalankan program padat karya untuk membangun infrastruktur pertanian; mendorong pemanfaatan teknologi dan mekanisasi pertanian melalui Program Agriculture War Room (AWR), Kostra Tani, rice transplanter dan alat mesin pertanian (alsintan); serta menerapkan good agriculture practice (GAP), good manufacturing practice (GMP), dan good hygiene practice (GHP).

Berdasarkan sebaran sentimen di media sosial, didominasi positif sebesar 49%. Kemudian netral 34% dan negatif 17%. Pemerintah cenderung diapresiasi melalui berbagai kebijakan-kebijakannya, seperti ketahanan pangan, panen raya, antisipasi kekeringan, hingga operasi pasar dan pasar murah. Sedangkan respons negatif terdapat dalam pemberitaan terkait krisis dan defisit pangan serta ancaman kekeringan kala kemarau.