Suara Netizen dalam Penundaan Pilkada Serentak

Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI sepakat menunda tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Penundaan dilakukan karena pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum terkendali sehingga mengancam keselamatan masyarakat.

Dalam Surat Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang diterbitkan KPU menjelaskan adanya sejumlah tahapan Pilkada 2020 yang pelaksanaannya ditunda. Yakni, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Ketua KPU Arief Budiman, berharap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait penundaan pemilihan kepala daerah sudah selesai di bulan April ini. Perpu itu diperlukan sebagai payung hukum penundaan pilkada di tengah wabah Corona saat ini.

Ada dua usulan KPU tentang materi perpu. Pertama, KPU meminta kewenangan untuk penundaan dan untuk melanjutkan kembali tahapan pemilu. Kedua, KPU meminta diberi kewenangan untuk menetapkan waktu pilkada berikutnya.

Isu penundaan Pilkada itu juga bergema di linimasa. Indonesia Indicator (I2), perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan piranti lunak Artificial Intelligence (AI) mencatat ada 5.280 cuitan netizen Twitter yang membahas mengenai penundaan pilkada pada periode 1 Maret hingga 13 April 2020.

Emosi trust tercatat dominan disuarakan warganet terkait penundaan Pilkada 2020 (49%). Netizen cenderung memberikan dukungan dan kesetujuannya atas kebijakan penundaan pilkada. Seperti yang dicuitkan oleh akun @BurhanMuhtadi yang menyatakan setuju dengan penundaan pilkada. "Setuju pilkada ditunda. Tak ada yg lebih penting untuk dipikirkan sekarang kecuali keselamatan dan jiwa manusia," cuitnya yang lalu diretweet sebanyak 18 kali dan mendapat 60 likes. 

Warga platform "Burung Biru" juga terpantau mencuitkan emosi anticipation atau harapan (39%). Netizen berharap agar pelaksanaan pilkada ditunda dan pemerintah lebih fokus kepada penanganan Covid-19. Seperti yang dicuitkan oleh mantan Komisioner KPU pada masa jabatan 2012-2017 Hadar Nafis Gumay dalam akun Twitternya @HadarNG pada 26 Maret 2020 lalu. 

"Setuju dgn Tajuk Rencana Kompas, seluruh tahapan Pilkada 2020 ditunda. Presiden perlu mengeluarkan PERPPU. Segala daya dan upaya Pemerintah, semua lembaga, termasuk Penyelenggara Pemilu, bersama masy, perlu fokus untuk melawan pandemi Covid-19. Insya Allah, berhasil," cuit Hadar.

Emosi sadness juga muncul melalui cuitan netizen (5%), karena juga ada warga Twitter bersedih dengan ditundanya pilkada. Ada yang sedih karena berbicara nasib petugas PPU yang belum jelas kapan akan bekerja. Sebaliknya ada yang memang meminta pilkada diundur, sembari juga menyatakan kesedihan atas kondisi petugas medis yang minim APD.

"Pilkada serentak ditunda. Ya Allah sedih," cuit pemilik akun @Hallems24 pada 30 Maret 2020 lalu. 

Penundaan pilkada ini lebih banyak dicuitkan oleh netizen laki-laki dibandingkan perempuan. Sementara dari segi rentang umur, lebih banyak diperbincangkan oleh netizen usia di atas 35 tahun. Hal ini menunjukkan pilkada menjadi wacana ini menjadi perhatian kalangan dengan preferensi politik yang sudah matang. 

Pembahasan penundaan pilkada ini mayoritas mendapatkan sentimen negatif dari netizen, sebesar 52%. Bahasan negatif lebih diakibatkan oleh text mining 'penundaan'. Selain itu, penundaan ini juga berdampak pada masa depan pekerjaan bagi petugas PPU, yang saat ini belum jelas. Kemudian tweet  bersentimen netral sebanyak 31% dan sentimen positif 30%. 

Ketua KPU, Rujukan Utama Media

Isu terkait penundaan pilkada juga menjadi sorotan media online. Indonesia Indicator mencatat terdapat 5.706 berita online yang membahas isu ini pada periode yang sama. 

Ketua KPU RI, Arief Budiman menjadi rujukan utama media online untuk mencari informasi mengenai penundaan tahapan dan penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Total terdapat 1.598 jumlah pernyataan Arief yang dikutip media online.  

Selain Arief Budiman, media turut memberikan ruang pemberitaan bagi Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi (1.009 pernyataan). Pramono menyebut KPU RI dan DPR RI menyepakati Pilkada Serentak 2020 ditunda. Mereka juga sepakat mengalihkan anggaran pilkada untuk penanganan pandemi virus corona (Covid–19).

Nama Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, dan Menkopolhukam Mahfud MD juga masuk dalam jajaran tokoh-tokoh yang banyak dikutip media. Masing-masing tercatat 987 pernyataan, 837 pernyataan, dan 578 pernyataan.

 

Loading...
Loading...