Riuh Rendah Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS di ‘Udara’

Wacana pemulangan 689 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS atau Foreign Terroris Fighter (FTF) dari Suriah ke Tanah Air menuai perdebatan publik.

Ide itu pertama kali disampaikan oleh Menteri Agama Fachrul Razi pada 1 Februari lalu di Hotel Discovery, Jakarta Utara. Saat itu, Fachrul menuturkan WNI yang dulu tergabung dengan ISIS tengah terlantar di wilayah Timur Tengah. Harapan Fachrul, pemerintah bisa melakukan pengawasan dan pembinaan setelah WNI eks ISIS tersebut dipulangkan ke Indonesia.

Namun belakangan, pernyataan Fachrul tersebut diklarifikasi oleh Kementerian Agama. Melalui staf khususnya, Ubaidillah Amin, menyatakan ada kesalahan informasi mengenai rencana pemulangan WNI eks ISIS. Proses pemulangan WNI eks ISIS dianggap tak mudah karena harus melalui pengkajian dan analisa mendalam.    

Kerasnya Gelobang Penolakan WNI eks ISIS

Indonesia Indicator (I2), perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan piranti lunak Artificial Intelligence (AI) melacak isu pemulangan eks ISIS menjadi berbincangan masif warganet, khususnya di Twitter dalam rentang waktu 1-10 Februari 2020. Cuitan netizen dalam periode tersebut menembus angka 9.829, dengan puncak ekspos cuitan terjadi pada 6 Februari 2020, sebanyak 2.372.

Perbincangan netizen didominasi oleh kelompok gender laki-laki sebanyak 70%, sedangkan perempuan hanya sekitar 30%. Sebaran umur yang terekam, dominan berada di usia 26-35 tahun sebanyak 46% dan usia di atas 35  tahun sekitar 30%. Rentang umur tersebut secara umum memiliki persepsi politik yang sudah matang.

Pro-kontra pemulangan eks ISIS berlangsung jomplang, didominasi suara penolakan. Narasi ‘desakan terhadap Presiden Jokowi untuk menolak wacana pemulangan eks ISIS’ menjadi perbincangan utama netizen. Isu ini tercatat dicuitkan dengan angka tertinggi sebanyak 3.832 tweet. Disusul isu ‘pencabutan kewarganegaraan’ sebanyak 269 cuitan.

Lalu, isu ‘perbandingan pemulangan WNI Wuhan & WNI ISIS’ dicuitkan sebanyak 167. Netizen mengkritik komentar Ketua DPP Partai Keadilan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera yang membandingkan pemulangan WNI dari Wuhan, China akibat penyebaran virus corona  dengan WNI mantan ISIS. Dalam keterangan resminya, Mardani mengatakan kombatan ISIS bertatus WNI dan merupakan korban yang harus ditolong negara, sama seperti WNI yang terkena ancaman virus corona.

Wacana penolakan juga muncul melalui isu ‘desakan mencopot Menteri Agama Fachrul Razi’ dengan intensitas cuitan sebanyak 50. Netizen kecewa dengan Fachrul yang dianggap tidak tegas terhadap intoleransi. Twitter juga diramaikan kritik terhadap sikap Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) M. Choirul Anam yang mendukung wacana pemulangan. Isu itu dicuitkan sebanyak 95 cuitan.

Terpantau juga pihak pemerintah ramai-ramai menolak dan membantah wacana itu. Presiden Jokowi berulangkali membantah, lalu pada Rabu (12/1) menegaskan kalau pemerintah tidak memiliki rencana memulangkan kombatan ISIS ke Tanah Air, demi  menjaga keamanan 260 juta penduduk Indonesia.

Sejumlah menteri dan lembaga non kementerian juga menyatakan menolak pemulangan WNI eks ISIS. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius. Bahkan Menteri Agama Fachrul Razi – yang semula mengembuskan wacana itu – juga ikut menolak. Dia meluruskan bahwa wacana itu tidak benar.

Secara umum, argumen penolakan pihak pemerintah mengerucut pada alasan memberi rasa aman dari ancaman teroris, untuk melindungi Indonesia dan seluruh warganya, sudah meninggalkan status kewarganegaraan untuk menjadi ISIS, dan kengerian terhadap mantan ISIS kalau mereka mengganas melalui aksi terror apabila kembali ke Indonesia.

Banjirnya penolakan juga terlihat dari lima tagar teratas yang dicuitkan, yaitu: #TolakEksWNIProISIS (sebanyak 1.383 tagar), #TolakEksISIS (551), #CabutStatusWNIProISIS (463), #DukungJokowiBerantasISIS sebanyak (411), #CegahISISmasukNKRI (353), dan #ISISGoToHell (289).

Sementara itu, hanya sedikit netizen yang mendukung wacana pemulangan eks ISIS,  yakni sebanyak 16 cuitan. Pola cuitan yakni meretweet berita terkait pernyataan Mardani dan Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon yang mendukung wacana pemulangan WNI eks ISIS.

Sikap mendukung pemulangan FTF juga ditunjukkan oleh organisasi masyarakat, politisi, dan lembaga non pemerintah. Mereka adalah Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, politisi Gerindra Fadli Zon, Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekjen MUI Anwar Abbas, serta Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra. Sebagian besar menyatakan mendukung pemulangan eks ISIS, meski membubuhkan catatan.

Argumentasi dukungan terhadap pemulangan eks ISIS secara umum mengacu pada pertimbangan kemanusiaan, kewajiban konstitusional melindungi warga negara Indonesia, dan mendukung pemulangan dengan catatan direhabilitasi. Selain itu, eks ISIS dianggap korban yang didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak.

Kendati demikian, sikap berbeda terlihat dilakukan oleh Nahdlatul ‘Ulama (NU). Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu secara tegas menyatakan menolak pemulangan bekas ISIS karena dianggap telah meninggalkan negara.  

Alasan Menolak dan Mendukung Pemulangan

Riset Indonesia Indicator merangkum sejumlah alasan penolakan netizen terhadap pemulangan WNI eks ISIS. Warga Twitter bertumpu pada sejumlah argumen, yakni: telah membakar paspor Indonesia untuk bergabung ISIS sekaligus cerminan melepas status WNI. Selain itu juga alasan keamanan. Eks ISIS dianggap sudah terpapar ideologi ISIS sehingga dikhawatirkan menyebarkan paham radikal di Indonesia, bahkan dikhawatirkan melakukan aksi teror di Indonesia.

Lalu, program deradikalisasi di dalam negeri dinilai belum optimal lantaran masih muncul serangkaian aksi terorisme. Kombatan juga dianggap telah melanggar HAM karena pernah bergabung dengan ISIS yang acap kali memamerkan aksi super sadis. Alasan terakhir, netizen menganggap lebih baik pemerintah mengurusi kesejahteraan warga di dalam negeri daripada WNI yang sudah terpapar doktrin paham radikal.

Sebaliknya, netizen yang mendukung pemulangan bertumpu pada faktor kemanusiaan. Lainnya, mengacu pada pemulangan WNI asal Wuhan. Kombatan ISIS dinilai masih berstatus WNI sehingga harus diurus negara, sebagaimana WNI yang terkena ancaman virus corona.

Terlepas dari argumen pro dan kontra pemulangan 689 WNI ini, Presiden Jokowi telah menyebut mereka sebagai ISIS eks WNI. Bahkan, Jokowi meminta agar mereka diidentifikasi secara detail guna mengetahui identitasnya sebagai langkah antisipasi apabila menyusup masuk ke Indonesia.

Loading...
Loading...