Riuh Rendah Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS di ‘Udara’

Wacana pemulangan 689 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS atau Foreign Terroris Fighter (FTF) dari Suriah ke Tanah Air menuai perdebatan publik.

Ide itu pertama kali disampaikan oleh Menteri Agama Fachrul Razi pada 1 Februari lalu di Hotel Discovery, Jakarta Utara. Saat itu, Fachrul menuturkan WNI yang dulu tergabung dengan ISIS tengah terlantar di wilayah Timur Tengah. Harapan Fachrul, pemerintah bisa melakukan pengawasan dan pembinaan setelah WNI eks ISIS tersebut dipulangkan ke Indonesia.

Namun belakangan, pernyataan Fachrul tersebut diklarifikasi oleh Kementerian Agama. Melalui staf khususnya, Ubaidillah Amin, menyatakan ada kesalahan informasi mengenai rencana pemulangan WNI eks ISIS. Proses pemulangan WNI eks ISIS dianggap tak mudah karena harus melalui pengkajian dan analisa mendalam.    

Kerasnya Gelobang Penolakan WNI eks ISIS

Indonesia Indicator (I2), perusahaan Intelijen Media dengan menggunakan piranti lunak Artificial Intelligence (AI) melacak isu pemulangan eks ISIS menjadi berbincangan masif warganet, khususnya di Twitter dalam rentang waktu 1-10 Februari 2020. Cuitan netizen dalam periode tersebut menembus angka 9.829, dengan puncak ekspos cuitan terjadi pada 6 Februari 2020, sebanyak 2.372.

Perbincangan netizen didominasi oleh kelompok gender laki-laki sebanyak 70%, sedangkan perempuan hanya sekitar 30%. Sebaran umur yang terekam, dominan berada di usia 26-35 tahun sebanyak 46% dan usia di atas 35  tahun sekitar 30%. Rentang umur tersebut secara umum memiliki persepsi politik yang sudah matang.

Pro-kontra pemulangan eks ISIS berlangsung jomplang, didominasi suara penolakan. Narasi ‘desakan terhadap Presiden Jokowi untuk menolak wacana pemulangan eks ISIS’ menjadi perbincangan utama netizen. Isu ini tercatat dicuitkan dengan angka tertinggi sebanyak 3.832 tweet. Disusul isu ‘pencabutan kewarganegaraan’ sebanyak 269 cuitan.

Lalu, isu ‘perbandingan pemulangan WNI Wuhan & WNI ISIS’ dicuitkan sebanyak 167. Netizen mengkritik komentar Ketua DPP Partai Keadilan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera yang membandingkan pemulangan WNI dari Wuhan, China akibat penyebaran virus corona  dengan WNI mantan ISIS. Dalam keterangan resminya, Mardani mengatakan kombatan ISIS bertatus WNI dan merupakan korban yang harus ditolong negara, sama seperti WNI yang terkena ancaman virus corona.

Wacana penolakan juga muncul melalui isu ‘desakan mencopot Menteri Agama Fachrul Razi’ dengan intensitas cuitan sebanyak 50. Netizen kecewa dengan Fachrul yang dianggap tidak tegas terhadap intoleransi. Twitter juga diramaikan kritik terhadap sikap Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) M. Choirul Anam yang mendukung wacana pemulangan. Isu itu dicuitkan sebanyak 95 cuitan.

Terpantau juga pihak pemerintah ramai-ramai menolak dan membantah wacana itu. Presiden Jokowi berulangkali membantah, lalu pada Rabu (12/1) menegaskan kalau pemerintah tidak memiliki rencana memulangkan kombatan ISIS ke Tanah Air, demi  menjaga keamanan 260 juta penduduk Indonesia.

Sejumlah menteri dan lembaga non kementerian juga menyatakan menolak pemulangan WNI eks ISIS. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius. Bahkan Menteri Agama Fachrul Razi – yang semula mengembuskan wacana itu – juga ikut menolak. Dia meluruskan bahwa wacana itu tidak benar.

Secara umum, argumen penolakan pihak pemerintah mengerucut pada alasan memberi rasa aman dari ancaman teroris, untuk melindungi Indonesia dan seluruh warganya, sudah meninggalkan status kewarganegaraan untuk menjadi ISIS, dan kengerian terhadap mantan ISIS kalau mereka mengganas melalui aksi terror apabila kembali ke Indonesia.

Banjirnya penolakan juga terlihat dari lima tagar teratas yang dicuitkan, yaitu: #TolakEksWNIProISIS (sebanyak 1.383 tagar), #TolakEksISIS (551), #CabutStatusWNIProISIS (463), #DukungJokowiBerantasISIS sebanyak (411), #CegahISISmasukNKRI (353), dan #ISISGoToHell (289).

Sementara itu, hanya sedikit netizen yang mendukung wacana pemulangan eks ISIS,  yakni sebanyak 16 cuitan. Pola cuitan yakni meretweet berita terkait pernyataan Mardani dan Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon yang mendukung wacana pemulangan WNI eks ISIS.

Sikap mendukung pemulangan FTF juga ditunjukkan oleh organisasi masyarakat, politisi, dan lembaga non pemerintah. Mereka adalah Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, politisi Gerindra Fadli Zon, Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekjen MUI Anwar Abbas, serta Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra. Sebagian besar menyatakan mendukung pemulangan eks ISIS, meski membubuhkan catatan.

Argumentasi dukungan terhadap pemulangan eks ISIS secara umum mengacu pada pertimbangan kemanusiaan, kewajiban konstitusional melindungi warga negara Indonesia, dan mendukung pemulangan dengan catatan direhabilitasi. Selain itu, eks ISIS dianggap korban yang didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak.

Kendati demikian, sikap berbeda terlihat dilakukan oleh Nahdlatul ‘Ulama (NU). Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu secara tegas menyatakan menolak pemulangan bekas ISIS karena dianggap telah meninggalkan negara.  

Alasan Menolak dan Mendukung Pemulangan

Riset Indonesia Indicator merangkum sejumlah alasan penolakan netizen terhadap pemulangan WNI eks ISIS. Warga Twitter bertumpu pada sejumlah argumen, yakni: telah membakar paspor Indonesia untuk bergabung ISIS sekaligus cerminan melepas status WNI. Selain itu juga alasan keamanan. Eks ISIS dianggap sudah terpapar ideologi ISIS sehingga dikhawatirkan menyebarkan paham radikal di Indonesia, bahkan dikhawatirkan melakukan aksi teror di Indonesia.

Lalu, program deradikalisasi di dalam negeri dinilai belum optimal lantaran masih muncul serangkaian aksi terorisme. Kombatan juga dianggap telah melanggar HAM karena pernah bergabung dengan ISIS yang acap kali memamerkan aksi super sadis. Alasan terakhir, netizen menganggap lebih baik pemerintah mengurusi kesejahteraan warga di dalam negeri daripada WNI yang sudah terpapar doktrin paham radikal.

Sebaliknya, netizen yang mendukung pemulangan bertumpu pada faktor kemanusiaan. Lainnya, mengacu pada pemulangan WNI asal Wuhan. Kombatan ISIS dinilai masih berstatus WNI sehingga harus diurus negara, sebagaimana WNI yang terkena ancaman virus corona.

Terlepas dari argumen pro dan kontra pemulangan 689 WNI ini, Presiden Jokowi telah menyebut mereka sebagai ISIS eks WNI. Bahkan, Jokowi meminta agar mereka diidentifikasi secara detail guna mengetahui identitasnya sebagai langkah antisipasi apabila menyusup masuk ke Indonesia.


Meramu Kebenaran dengan Sistem Big Data

Penyelenggaraan survei yang mengandalkan data primer (informasi individu), terutama survei nasional dengan sampel besar, dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang kemungkinan akan sepi peminat. Hal itu bukan hanya karena aspek pembiayaan yang cenderung mahal, proses koleksi dan pengolahan data yang cenderung lama, melainkan juga masalah tuntutan kualitas serta kecukupan data. Seturut dengan perkembangan teknologi digital informatika, kehadiran Big Data menjadi pilihan yang lebih menarik.

Kementan Klaim Impor Beras Turun di 2016

 Impor beras mengalami penurunan di 2016, bila dibanding 2015 lalu. Hal itu disebabkan adanya ‎program upaya khusus (Upsus) yang meningkatkan produksi pangan.

Indonesia tidak mengimpor beras sepanjang 2016. Jika pun ada merupakan kontrak yang terjadi pada kuartal akhir 2015 yang baru terealisasi pada awal kuartal di 2016. Setelah 1,1 juta ton didatangkan pada kuartal I-2016, Kementan mengklaim Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras. Impor yang dilakukan hanya merupakan beras jenis premium.

Kepala BKPM: Indonesia Kekurangan TKA

Rasio penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang ada masih sangat rendah. Total jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia hanya 74.000 (tujuh puluh empat ribu) atau 0,062 persen dari total tenaga kerja sebesar 120 juta.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menilai, angka rasio tersebut masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dia mengatakan porsi TKA di Qatar 94 persen, di Uni Arab Emirat bahkan 96 persen, Singapura 36 persen. Bahkan Amerika Serikat mencapai 16,7 persen, Malaysia 15,3 persen, dan Thailand 4.5 persen.

BPJS Ketenagakerjaan Tawarkan KPR dengan Cicilan Bunga Murah

BPJS Ketenagakerjaan bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengembangkan berbagai fasilitas demi menunjang kepemilikan rumah bagi masyarakat. Kerja sama ini supaya peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa meraih bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang lebih ringan.

Aturan kerja sama tersebut‎, menurut Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif, masih digodok diantara perbankan dan kementerian terkait. Tapi, diharapkan bunga pinjaman bisa lebih rendah dari bunga KPR komersial yang ada di pasar.

Soekarno-Hatta Jadi Bandara Terpadat di ASEAN

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia mencatat Bandara Internasional Soekarno-Hata merupakan bandara terpadat di kawasan ASEAN.

Direktur Operasi AirNav Indonesia Wisnu Darjono mencatat jumlah pergerakan pesawat (movement) Bandara Soekarno-Hatta pada 2015 sebanyak 1.040 pesawat per hari atau sekitar 43 movement per jamnya. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding Bandara Kuala Lumpur-Malaysia, Changi-Singapura, dan Suvarnabhumi-Thailand.

Jokowi Perintahkan Aparat Tindak Tegas Penyebar Berita Hoax

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memerintahkan para pembantunya itu agar lebih cepat merespons berita bohong atau hoax. "Presiden menyampaikan akan lebih tegas merespons isu di media sosial," ucapnya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2016.

Pemerintah menilai persoalan berita bohong sebagai hal yang meresahkan lantaran banyak tersebar. Salah satu contohnya, isu 10 juta tenaga kerja asing asal Cina yang masuk ke Indonesia. Nantinya, kata Rudiantara, langkah nyata yang bisa dilakukan adalah melakukan penyaringan informasi menjadi lebih cepat dan tegas lagi. "Dari sisi penegakan hukum memang sudah tegak," kata dia.

Perlu Duit Rp 6.000 Triliun, Jokowi Harus Tinggalkan Zona Nyaman

Tantangan perekonomian Indonesia dua tahun ke depan akan semakin berat. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) perlu meninggalkan zona nyaman dan menghadapi segala tantangan tersebut bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta kabinetnya. Hal inilah yang tidak dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama memimpin Indonesia.

"Kelemahan pemerintahan SBY selalu ingin berada di zona nyaman. Contohnya mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5-6 persen per tahun sudah dianggap prestasi. Padahal potensinya bisa tumbuh lebih tinggi," ujar  Pengamat LIPI, Latif Adam saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Jumat (24/10/2014).

Loading...
Loading...