Meramu Kebenaran dengan Sistem Big Data

Penyelenggaraan survei yang mengandalkan data primer (informasi individu), terutama survei nasional dengan sampel besar, dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang kemungkinan akan sepi peminat. Hal itu bukan hanya karena aspek pembiayaan yang cenderung mahal, proses koleksi dan pengolahan data yang cenderung lama, melainkan juga masalah tuntutan kualitas serta kecukupan data. Seturut dengan perkembangan teknologi digital informatika, kehadiran Big Data menjadi pilihan yang lebih menarik.


Kementan Klaim Impor Beras Turun di 2016

 Impor beras mengalami penurunan di 2016, bila dibanding 2015 lalu. Hal itu disebabkan adanya ‎program upaya khusus (Upsus) yang meningkatkan produksi pangan.

Indonesia tidak mengimpor beras sepanjang 2016. Jika pun ada merupakan kontrak yang terjadi pada kuartal akhir 2015 yang baru terealisasi pada awal kuartal di 2016. Setelah 1,1 juta ton didatangkan pada kuartal I-2016, Kementan mengklaim Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras. Impor yang dilakukan hanya merupakan beras jenis premium.

Kepala BKPM: Indonesia Kekurangan TKA

Rasio penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja yang ada masih sangat rendah. Total jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia hanya 74.000 (tujuh puluh empat ribu) atau 0,062 persen dari total tenaga kerja sebesar 120 juta.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menilai, angka rasio tersebut masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dia mengatakan porsi TKA di Qatar 94 persen, di Uni Arab Emirat bahkan 96 persen, Singapura 36 persen. Bahkan Amerika Serikat mencapai 16,7 persen, Malaysia 15,3 persen, dan Thailand 4.5 persen.

BPJS Ketenagakerjaan Tawarkan KPR dengan Cicilan Bunga Murah

BPJS Ketenagakerjaan bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengembangkan berbagai fasilitas demi menunjang kepemilikan rumah bagi masyarakat. Kerja sama ini supaya peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa meraih bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang lebih ringan.

Aturan kerja sama tersebut‎, menurut Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif, masih digodok diantara perbankan dan kementerian terkait. Tapi, diharapkan bunga pinjaman bisa lebih rendah dari bunga KPR komersial yang ada di pasar.

Soekarno-Hatta Jadi Bandara Terpadat di ASEAN

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia mencatat Bandara Internasional Soekarno-Hata merupakan bandara terpadat di kawasan ASEAN.

Direktur Operasi AirNav Indonesia Wisnu Darjono mencatat jumlah pergerakan pesawat (movement) Bandara Soekarno-Hatta pada 2015 sebanyak 1.040 pesawat per hari atau sekitar 43 movement per jamnya. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding Bandara Kuala Lumpur-Malaysia, Changi-Singapura, dan Suvarnabhumi-Thailand.

Jokowi Perintahkan Aparat Tindak Tegas Penyebar Berita Hoax

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas memerintahkan para pembantunya itu agar lebih cepat merespons berita bohong atau hoax. "Presiden menyampaikan akan lebih tegas merespons isu di media sosial," ucapnya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2016.

Pemerintah menilai persoalan berita bohong sebagai hal yang meresahkan lantaran banyak tersebar. Salah satu contohnya, isu 10 juta tenaga kerja asing asal Cina yang masuk ke Indonesia. Nantinya, kata Rudiantara, langkah nyata yang bisa dilakukan adalah melakukan penyaringan informasi menjadi lebih cepat dan tegas lagi. "Dari sisi penegakan hukum memang sudah tegak," kata dia.

Perlu Duit Rp 6.000 Triliun, Jokowi Harus Tinggalkan Zona Nyaman

Tantangan perekonomian Indonesia dua tahun ke depan akan semakin berat. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) perlu meninggalkan zona nyaman dan menghadapi segala tantangan tersebut bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta kabinetnya. Hal inilah yang tidak dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama memimpin Indonesia.

"Kelemahan pemerintahan SBY selalu ingin berada di zona nyaman. Contohnya mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5-6 persen per tahun sudah dianggap prestasi. Padahal potensinya bisa tumbuh lebih tinggi," ujar  Pengamat LIPI, Latif Adam saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Jumat (24/10/2014).

Loading...
Loading...