Terapi Plasma Konvalesen: Oase di Tengah Pandemi Covid-19

Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional (Gernas) Donor Plasma Konvalesen Covid-19 pada 18 Januari 2021. Upaya ini digencarkan karena menjadi pengobatan bagi pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 dengan gejala ringan hingga kritis.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menjadi salah satu pendonor dalam kegiatan tersebut setelah sempat terpapar Covid-19 dan dinyatakan sembuh.

Plasma konvalesen merupakan plasma darah yang diambil dari penyintas Covid-19 karena mengandung antibodi SARS-CoV-2. Plasma perlu diproses terlebih dahulu, sebelum dapat didonorkan. Dengan demikian, metode ini tergolong pada imunisasi pasif, melalui donor plasma darah.

Penggunaan plasma darah juga diterapkan dalam pengobatan pada wabah flu babi, ebola, SARS, dan MERS. Terapi untuk pasien Covid-19 ini dikabarkan telah dilakukan di China, Argentina, dan Amerika Serikat (AS). 

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) bahkan telah mengizinkan pemanfaatannya sejak Agustus 2020. Namun, Indonesia melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Balitbangkes Kemenkes) secara resmi baru memulai riset klinis terapi plasma konvalesen pada 8 September 2020. Uji tersebut berdasarkan SK Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/346/2020.

Di sisi lain, tidak semua penyintas Covid-19 dapat menjadi pendonor. Mereka harus memenuhi beberapa persyaratan agar bisa mendonorkan plasma darah, seperti berusia 18-60 tahun; berat badan minimal 55 kg; telah dinyatakan sembuh; belum pernah hamil; tidak menderita hepatitis B dan C serta HIV atau penyakit berat lainnya; serta tanda vital normal, yakni tekanan darah systole 90-160 mmHg, tekanan darah diastole 60-100 mmHg, denyut nadi 50-100 kali per menit, dan suhu tubuh di bawah 37 derajat celsius.

Langkah serupa dilakukan Menteri BUMN, Erick Thohir yang menginisiasi Plasma BUMN untuk Indonesia, 8 Februari tahun ini.

Saat peluncurannya, sebanyak 1.048 penyintas dari pegawai hingga pimpinan perusahaan pelat merah ikut berpartisipasi. Mereka berasal dari 66 BUMN di 33 provinsi.

Bak oase di tengah gurun, terapi plasma konvalesen pun mendapat sorotan luas dari media massa. Ini terekam dalam amatan Indonesia Indocator (I2) sepanjang Januari-Februari 2021 pada media online.

Dalam periode tersebut, sebanyak 1.003 media mengulas terapi plasma konvalesen dengan total 5.739 berita. Republika merupakan media yang paling banyak memberitakan terapi plasma, sebanyak 124 artikel. Kemudian media Kompas 106 artikel, Antara 91 artikel, Liputan6 sebanyak 82 artikel, Sindo News dan Medcom masing-masing 82 artikel, Antara Sulteng 81 artikel, Antara Papua 79 artikel, Antara Riau 76 artikel, dan Suara.com sebanyak 73 artikel.

Beragam isu diulas media dalam memberitakan terapi plasma konvalesen. Di bulan Januari, ekspos isu ini sebanyak 3.100 berita, yang umumnya menbahas membahas fenomena gotong royong masyarakat untuk mendonorkan plasma darah, dan kegiatan Gernas Plasma Konvalesen.

Sementara itu, terdapat 2.639 berita sepanjang Februari ini. Isu yang disorot antara lain donor plasma BUMN, juga donor plasma Palang Merah Indonesia (PMI) Surabaya yang terkendala kantong kit, serta melonjaknya jumlah pendonor menjadi empat kali lipat sejak peluncuran Gernas Plasma Konvalesen.

Airlangga Hartarto menjadi figur yang paling banyak dimintai keterangan soal donor plasma, sebanyak 2.023 pernyataan. Setelahnya, Menko PMK Muhadjir Effendy, berada di urutan kedua dengan 1.743 pernyataan.

Urutan ketiga dan seterusnya, yaitu eks Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana (1.483 pernyataan); Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla atau JK (1.274 pernyataan); Erick Thohir (812 pernyataan); pengamat kesehatan, Zainal Abidin (698 pernyataan); Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (622 pernyataan); Menparekraf Sandiaga Uno (580 pernyataan); Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito (542 pernyataan); serta Wakil Presiden, Ma'ruf Amin (423 pernyataan).

Berdasarkan peta pemberitaan, isu donor plasma tersebar merata di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan 1.223 ekspos berita.

Saling Bantu Lewat Medsos

I2 juga mencermati dinamika topik ini di media sosial pada periode yang sama. Hasilnya, ramai bermunculan konten unggahan netizen berupa teks, foto, dan video tentang terapi plasma konvalesen.

Partisipasi warganet terbanyak ada di Twitter dengan total 52.045 unggahan. Berikutnya Facebook 2.397 unggahan, Instagram 798 unggahan, dan YouTube 291 unggahan.

Tren pergerakannya terus meningkat di berbagai platform pada bulan Februari, dibandingkan Januari.

Beberapa perbincangan netizen membahas tentang kegiatan berbagai pihak dan lembaga yang melakukan aksi donor plasma, bahkan meminta bantuan mencarikan pendonor, hingga upaya saling bantu dalam mempertemukan penyintas dengan pencari. Upaya tersebut berujung pada pembuatan situs web aksidonorplasma.com untuk mempermudah pendonor dan yang membutuhkan donor.

Netizen memiliki harapan atas keberhasilan terapi plasma konvalesen ini untuk memperkecil risiko kematian pasien Covid-19, yang terpantau dari timeline. Ini tercermin dari tingginya emosi antisipasi (anticipation) sebesar 49% (30.334 kicauan) dan percaya (trust) 44% (18.535 kicauan).

Kedua emosi tersebut umumnya berisi ekspresi tentang harapan donor plasma darah dapat membantu penyembuhan pasien Covid-19. Selain itu netizen mendoakan agar para pencari segera mendapatkan pendonor.

Emosi kepercayaan muncul dari kegiatan para pejabat publik, ASN, pegawai BUMN, hingga aparat TNI/Polri yang mendonorkan plasma darahnya. Hal itu tampak dari banyaknya netizen yang mengunggah kegiatan peluncuran Program Gernas Donor Plasma Konvalesen dan Plasma BUMN.

Secara keseluruhan, isu ini direspons dengan sentimen positif hingga 91%. Sedangkan netral 6% dan sisanya negatif. Isu negatif muncul karena ada masalah teknis dalam proses donor seperti pemberitaan tentang PMI Banjarmasin yang terkendala alat penyimpanan.


Riuh Dukung-Tolak Kebijakan Soal Seragam Sekolah

Terbit 3 Februari 2021, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Seragam Sekolah menuai polemik. Adu argumen antara pendukung versus pengkritik SKB pun terjadi di jagat maya. 

Panasnya perdebatan tentang kebijakan tersebut terekam dalam riset media Indonesia Indicator (I2) periode 3 hingga 12 Februari 2021. Pemerintah dan pihak yang mendukung SKB ini berpandangan bahwa keputusan ini merupakan wujud konkret komitmen membangun karakter toleransi dan menindak tegas praktik yang melanggar semangat kebangsaan di sektor pendidikan.

Sementara penentang SKB 3 Menteri menuntut agar kebijakan ini dievaluasi, seperti yang disuarakan sejumlah elite politik dan pemuka agama, baik lokal maupun nasional.

Indonesia Indicator mencatat ada enam poin penting isi SKB yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Menag) ini. Pertama, SKB ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda).

Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: a) Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama dan; b) seragam atribut dengan kekhususan agama. Ketiga, pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. 

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Lalu, poin kelima, jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar. 

Keenam, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan SKB ini.

Dari enam poin tersebut, yang paling banyak memicu perdebatan adalah pemda maupun sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.

Dinamika Ekspos Media Online

Pantauan I2 pada periode 3 hingga 12 Februari, ada 1.638 ekspos berita dari 465 media online yang memberitakan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah. Pada 3 Februari dinamika ekspos SKB itu relatif tinggi sebanyak 357 berita. 

Jumlah berita terus menanjak naik dan mencapai puncaknya pada 4 Februari sebanyak 461 berita, dikaitkan dengan berbagai pihak yang mulai ramai memberikan respons dukungan hingga kritik atas kebijakan tersebut.

Setelah tanggal tersebut, pergerakan ekspos berita tentang SKB Seragam Sekolah mengalami penurunan drastis pada 5 Februari menjadi 210, dan terus menurun pada 6 Februari sebanyak 112 berita. Namun, jumlah berita SKB kembali naik tipis pada 7 Februari sebanyak 142 dan 154 berita pada 5 Februari. 

Setelahnya, kembali terjadi penurunan tajam pada 9 Februari sebanyak 52 berita, dan mencapai titik terendah pada 10 Februari, hanya 28 berita. Rupanya pemberitaan tentang SKB 3 Menteri belum sepenuhnya padam, terbukti pada 11 Februari masih ada 64 dan 58 berita pada 12 Februari.

Nadiem vs Anwar Abbas Tervokal

Gaduh SKB 3 Menteri ini tak lepas dari figur menteri hingga politisi yang mendukung maupun mengkritik SKB. Data top influencer I2 mencatat ada 10 figur yang paling banyak dikutip media. Enam di antaranya mendukung SKB, sisanya mengkritik.

Mendikbud Nadiem Makarim menjadi paling vokal di media online. Pernyataan mantan CEO GoJek itu banyak dikutip media soal penjelasan latar belakang dikeluarkannya aturan SKB Seragam Sekolah tersebut (2.129 pernyataan), disusul Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (620 pernyataan), Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti (534 pernyataan), Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin (383 pernyataan), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (375 pernyataan), Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi (275 pernyataan).

Sementara figur tervokal yang mengkritik SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah adalah Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (453 pernyataan), Anggota DPR F-PAN Guspardi Gaus (339 pernyataan), Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih (173 pernyataan), dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (169 pernyataan).

Republika Paling Aktif

Pada periode 3-12 Februari tersebut, terdapat 465 portal media online yang mengangkat isu SKB Seragam Sekolah. Indonesia Indicator mendata ada 10 besar media teratas yang memberitakan SKB Seragam Sekolah, didominasi media mainstream nasional.

Republika merupakan top media share paling aktif mengangkat isu tersebut sebanyak 52 berita. Disusul Tribun News 40, Medcom.id 39, Harian Aceh 28, Kompas 28, Sindo News 28, Jawa Pos 27, CNN Indonesia 24, MSN Indonesia 22, dan Kumparan 21 berita.

Tak hanya di media online, pro-kontra tentang SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah juga berlangsung sengit di media sosial, baik Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Pada periode tersebut, I2 mencatat total unggahan mencapai 98.721 dari 39.012 akun medsos.

Percakapan tentang SKB 3 Menteri ini mulai signifikan sejak 3 Februari sebanyak 3.271 unggahan. Ekspos percakapan tertinggi terjadi pada 4 Februari, 6.287 unggahan, dan turun menjadi 4.823 unggahan pada 5 Februari. 

Polemik SBK 3 Menteri di ruang media sosial anjlok pada titik terendah pada 10 Februari yakni 315 unggahan. Menariknya, pro-kontra SKB kembali naik dan memanas pada 11 Februari, yang dipantik oleh penolakan MUI Sumbar dan beberapa ormas Islam atas SKB 3 Menteri, sebanyak 4.549 unggahan. Namun ekspos kembali menurun pada 12 Februari sebanyak 1.778 unggahan. 

Bila dipersentasekan, perbandingan aktivitas percakapan netizen soal isu ini di setiap platform, adalah : Twitter 91,88%, 7.26%, Instagram 0,29%, dan YouTube 0,56%.

Berdasarkan peta lokasi, I2 memantau SKB 3 Menteri banyak diperbincangkan di sembilan wilayah, yakni DKI Jakarta, Aceh, Bali, Jawa Barat, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sumatera Utara, dan Riau. Di Jakarta, topik dan pusat perdebatan yang dibicarakan terkait pengesahan SKB 3 Menteri. Sementara Aceh menjadi sorotan karena satu-satunya daerah yang tidak berlaku SKB 3 Menteri.

Sedangkan di Bali, netizen membahas situasi di wilayah tersebut, bahwa siswi beragama Islam tidak dipermasalahkan jika berjilbab ke sekolah, walaupun merupakan minoritas di sana.

Saling Sindir Pendukung vs Pengkritik

Pada periode 3 hingga 12 Februari itu, I2 juga memetakan reaksi dua kubu netizen, baik penentang dan pendukung SKB 3 Menteri di jagat Twitter. Total akun mencapai 9.998, total hashtag 441, dan total aktivitas 30.807. Hasil resume network dari peta Social Network Analysis (SNA), jejaring percakapan didominasi oleh kelompok kontra/mengkritik SKB 3 menteri (57,2%). Akun Twitter yang menonjol di antaranya adalah @cholilnafis @MCAops hingga @idtodayco dengan hashtag populer #MauKritikTapiTakutUUITE. 

Di sisi lain, kelompok pro atau pendukung SKB sebesar 42,8%, di antaranya akun @kemendagri @nadiemmakarim @Dennysiregar7 hingga @sahal_AS.

Dengan persentase hampir seimbang ini, kedua kelompok terpantau memakai narasi masing-masing dan terlibat saling sindir. Serangan masif yang dilontarkan pihak kontra menganggap SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah melanggar Undang-Undang Dasar dan mendorong pendidikan ke arah sekuler, serta mendiskreditkan agama Islam. Adapun narasi yang diangkat kelompok pro SKB 3 Menteri menganggap keputusan ini sudah tepat, sekolah negeri berlaku untuk siapa saja, tidak hanya untuk agama tertentu. 

Selain itu, keputusan ini berpotensi meningkatkan toleransi dan menumbuhkan kesadaran beragama melalui pemahaman bukan paksaan.

Respons Positif Netizen dalam Kebijakan Ganjil-Genap Kota Bogor

Kebijakan ganjil-genap yang dikenakan kepada semua jenis kendaraan mobil dan motor di Kota Bogor resmi berakhir Minggu (14/2) kemarin. Aturan yang diterapkan di akhir pekan selama 14 hari terakhir tersebut untuk menekan angka penyebaran virus corona penyebab Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Wali Kota Bogor Bima Arya, dikutip Liputan6.com mengatakan kebijakan tersebut efektif menurunkan volume kendaraan sekaligus kasus COVID-19. Data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjukan kasus harian Covid-19 menurun 41,7%. Tren tersebut terlihat dari angka konfirmasi positif setiap harinya dari tanggal 6 sampai 14 Februari 2021 atau saat diberlakukannya pembatasan mobilitas di Kota Hujan tersebut.

Indonesia Indicator (I2) telah memantau Twitter pada 5-6 Februari 2021. Hasilnya, terdapat 1.621 cuitan netizen yang menyoroti kebijakan ganjil-genap di Kota Bogor.

Langkah Bima Arya tersebut juga mendapatkan apresiasi dari warga Twitter. Hal itu terlihat dari sebagian besar percakapan netizen yang mempunyai emosi antisipasi (anticipation) sebesar 49%. 

Beberapa harapan dan antisipasi netizen di antaranya agar kebijakan ini dapat dimaksimalkan. Selain itu, banyak cuitan yang terpantau mengemukakan harapan agar kebijakan tersebut dapat menekan laju penyebaran virus corona di Kota Bogor.

Emosi lain yang muncul adalah kemarahan/kekesalan (anger) sebesar 26%, dikaitkan dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merazia penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, tidak menggunakan masker secara benar saat merazia. 

Lainnya, emosi terkejut (surprise) sebesar 11%, emosi percaya (trust) 5%, serta gembira (joy) dan takut (fear) masing-masing 3%. 

1.121 Berita Media Online

Di media online, kebijakan ini juga banyak diberitakan mencapai 1.121 berita pada periode yang sama. Ekspos pemberitaan mengenai ganjil-genap mulai mendapat perhatian media di tanggal 5 Februari, dikaitkan dengan sosialisasi kebijakan tersebut. Selajutnya mencapai puncaknya di tanggal 6 Februari dengan 427 berita, dikaitkan dengan pemberlakuan kebijakan ganjil-genap. 

Bima Arya terpantau menjadi figur yang paling banyak dikutip media (1.831 pernyataan), mulai dari sosialisasi, penerapan, hingga catatan hasil, dan keberhasilan kebijakan ganjil-genap tersebut. 

Salah satu pernyataan Bima adalah tentang artis Ayu Ting Ting yang terkena razia. Dalam ucapannya yang dikutip media, Bima menilai peristiwa yang membawa nama pelantun lagu "Alamat Palsu" itu membuat kebijakan ganjil-genap berhasil direspons positif oleh media. 

"Jadi mungkin, dugaannya kami adalah sosialisasinya sudah masif. Mungkin juga ada Ayu Ting Ting efek di sini, jadi tersampaikan dengan sukses, mungkin juga karena ada viral-viral yang lain yah. Sehingga warga Jakarta dan sekitarnya menjadi sangat terinformasikan,“ – Bima Arya (8/2/2021).

Ayu Ting Ting juga banyak dimintai komentarnya oleh media (909 pernyataan) dikaitkan dengan dirinya yang terkena razia. Ayu mengaku diperiksa ketika ingin membeli kopi. Dirinya juga menyebut sudah meminta maaf kepada Wali kota Bogor Bima Arya lewat direct message (DM) Instagram.

Beberapa nama yang juga dikutip media antara lain Kapolresta Bogor Susatyo Purnomo (722 pernyataan), Kadishub Bogor Eko Prabowo (268 pernyataan), Bupati Bogor Ade Yasin (254 pernyataan), dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bogor Agustian Syah (167 pernyataan).

Selain itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Lestari Moerdijat (136 pernyataan), Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim (85 pernyataan), Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza (80 pernyataan, dan Danrem 061/SK Achmad Fauzi (73 pernyataan). 

"Ampun Bang Jago" di Tengah Ketegangan Kudeta Militer Myanmar

Dunia maya Twitter dihebohkan dengan trending topic "Ampun Bang Jago" pada Selasa (2/2/2021). Topik tersebut mengemuka setelah adanya unggahan video viral yang menjadi saksi kudeta militer di Myanmar. 

Video berdurasi 3 menit dan 25 detik yang pertama kali diunggah Senin (1/2/2021) itu menampilkan seorang perempuan bernama Khing Hnin Wai sedang melakukan gerakan aerobik diiringi lagu "Ampun Bang Jago", di Naypyidaw, Myanmar. Tayangan tersebut banyak menjadi perbincangan netizen karena lagu "Ampun Bang Jago" merupakan karya musisi Tanah Air bernama Jonathan Dorongpangalo dan Everly Salikara asal Bitung, Sulawesi Utara.

Berdasarkan riset Indonesia Indicator (I2), unggahan video tersebut turut memicu tingginya perbincangan terkait kudeta Myanmar mencapai 37.083 cuitan pada 2 Februari 2021. Ekspos cuitan tersebut naik dibandingkan pada 1 Februari 2021 yang sebesar 10.990 cuitan. I2 mencatat, total terdapat 54.246 cuitan netizen Twitter pada periode 1 hingga 3 Februari 2021.

Dugaan kudeta militer dan penahanan para tokoh politik di Myanmar terjadi pada Senin (1/2/2021) pagi. Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dijadikan tahanan rumah oleh militer Myanmar.

Penangkapan dilakukan setelah militer Myanmar mengisyaratkan kudeta pada pekan sebelumnya, setelah mengancam akan mengambil tindakan atas dugaan kecurangan dalam Pemilu pada 8 November 2020. Pemilu tersebut dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dikutip AFP pada Rabu (3/2/2021) mengatakan penggulingan pemerintahan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi tak terhindarkan. Aung Hlaing mengeklaim pengambilalihan kekuasaan ini sesuai dengan hukum. Jenderal Aung Hlaing diberi "kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif", yang secara efektif mengembalikan Myanmar ke pemerintahan militer setelah 10 tahun masuk dalam transisi demokrasi. Angkatan bersenjata Myanmar atau Tatmadaw mengatakan bakal menggelar Pemilu ulang.

Selain beredarnya video viral, kudeta militer Myanmar juga memicu kecaman global hingga seruan agar demokrasi segera dipulihkan yang menggema di Twitter. Hal itu terlihat dari mayoritas netizen atau 81% yang merespons peristiwa kudeta Myanmar dengan emosi jengah (disgust). Emosi ini berkaitan dengan sikap netizen yang menolak keras kudeta militer tersebut. Kampanye pembangkangan sipil (civil disobedience) juga disuarakan sebagai bentuk penolakan masyarakat sipil atas kudeta tersebut. 

Sementara emosi anticipation (harapan) sebesar 6% muncul berisi cuitan netizen yang mengajak netizen lainnya, serta influencer, dan warga dunia untuk mengutuk kudeta yang dilakukan pihak militer. 

Berdasarkan perbandingan percakapan netizen pada sebelum dan sesudah kudeta, terlihat bahwa dalam periode sebelum kudeta (27-31 Januari) percakapan tentang ancaman kudeta sudah disuarakan netizen, kata-kata kunci “Myanmar couf fears”, “military coup” muncul dalam perbincangan. Selain itu, kata kunci “possible constitution repeal” atau kemungkinan pencabutan konstitusi juga muncul dalam perbincangan dihubungkan dengan pernyataan Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing yang menyebut konstitusi bisa dicabut sebagai bentuk protesnya atas klaim kecurangan pemilu.

Pascakudeta, “election results” dan “civilian government” muncul dari percakapan netizen yang menuding Junta Militer Myanmar tidak terima dengan kekalahan pemilu sehingga mengudeta pemerintahan sipil yang sah. Kata “international community” juga turut muncul dikaitkan dengan desakan dan ajakan netizen agar masyarakat internasional mengutuk aksi kudeta. 

Dari sisi audiens, percakapan tentang kudeta militer banyak diperbincangkan oleh pria dengan rentang usia 41-55 tahun, yang cenderung sudah dewasa dan memiliki persepsi politik yang matang.

Loading...
Loading...