Menelisik Kasus Diskriminasi Minoritas di Indonesia

Usia kemerdekaan Indonesia sudah 75 tahun. Berbagai macam perayaan ala HUT RI tidak bisa dilakukan tahun ini karena pandemi. Namun demikian, kemerdekaan Indonesia tahun ini dapat disikapi dengan refleksi, bahwa kemerdekaan Indonesia juga berarti kemerdekaan seluruh rakyatnya untuk bisa berbeda. Warga negara yang memiliki perbedaan dengan identitas mayoritas, masih mendapatkan diskriminasi.

Indonesia telah memiliki perangkat undang-undang yang cukup untuk mencegah dan menindak perlakuan diskriminatif. Seperti UUD Negara Republik Indonesia 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hingga UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun demikian, hal ini belum maksimal dalam mengikis intoleransi.

Berbagai tindakan diskriminatif dan intoleran diberitakan oleh media daring lokal dan nasional. Rentang 1 Januari-10 Agustus 2020, Indonesia Indicator (I2) mencatat, terdapat 5.117 berita terkait diskriminasi di 940 portal. Angka kejadian sebenarnya bisa jadi lebih besar dibandingkan yang dimuat media massa.

Sebanyak 5.117 berita tersebut setidaknya memuat tentang 18 kasus diskriminasi. Kasus-kasus ini bisa jadi disorot media karena viral dan membuat geger banyak pihak.

Tindakan diskriminatif yang ditemukan antara lain terhadap penyandang disabilitas, serta intoleransi berbasis agama dan gender. Insiden terjadi di 16 kabupaten/kota di 10 provinsi.

Berdasarkan jenisnya, diskriminasi berbasis agama merupakan kasus terbanyak, dengan 10 kasus (59%). Kemudian, lima kasus (30%) adalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan dua kejadian (11%) berbasis gender.

Tindakan diskriminatif tertinggi terjadi di Jawa Barat dengan empat kasus. Perinciannya, tiga kasus diskriminasi agama di Kuningan (penyegelan bakal makam tokoh adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan), Kab. Sukabumi (penyegelan pintu Masjid Al Furqon milik jemaah Ahmadiyah), dan Kota Bogor (polemik penolakan pembangunan GKI Yasmin) serta satu kasus diskriminasi disabilitas, yakni pengusiran terhadap 41 disabilitas dari Balai Wyata Guna, Kota Bandung.

Kemudian, tiga kasus di Sumatera Barat. Mencakup kriminalisasi terhadap aktivis pejuang hak minoritas, Sudarto, karena menyebarkan informasi larangan ibadah Natal di Dharmasraya; penolakan aplikasi Injil berbahasa Minang; dan pemberhentian calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur disabilitas pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumbar, Alde Maulana.

Berikutnya, masing-masing dua kasus di DKI Jakarta, Aceh, dan Jawa Tengah. Pemberitaan isu diskriminasi di Ibu Kota menyangkut penderitaan penyandang disabilitas mental yang terkurung dalam ruangan tidak layak di panti-panti sosial selama pandemi COVID-19, dan pembakaran hidup-hidup seorang transpuan di Jakarta Utara.

Sedangkan di Jateng, adalah perlakuan diskriminatif Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi dalam proses seleksi CPNS disabilitas asal Kota Pekalongan, Muhammad Baihaqi dan penyerangan acara doa pernikahan midodareni di rumah Habib Umar Assegaf bin Juhri di Kota Surakarta.

Lalu, masing-masing satu kasus di Aceh, Kepulauan Riau (Kepri), Sumatera Utara (Sumut), Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Utara (Sulut). 

Kejadian yang dianggap diskriminatif di Aceh adalah razia polisi syariah terhadap transpuan pekerja salon.

Di Kepri mengenai penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Karimun. Adapun di Sumut menyangkut perusakan warung Lamria boru Manullang oleh Front Pembela Islam (FPI) saat melakukan sweeping di Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang.

Diskriminasi di Jatim diterima Suyanto, warga di Dampit, Kab Malang. Ia adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dipasung oleh keluarganya. Sementara di NTB mengenai trauma 114 jemaah Ahmadiyah yang enggan pulang ke Perumahan Bumi Asri Ketapang di Desa Gegerung, Lombok Barat dan memilih tetap mengungsi di Asrama Transito Kemensos di Kota Mataram sejak 2006 lantaran dipersekusi.

Sedangkan diskriminasi di Sulut dirasakan umat muslim Perumahan Agape Griya, Desa Tumaluntung, Kab. Minahasa Utara, pada 29 Januari. Kala itu, bangunan yang berfungsi sebagai balai pertemuan dan Musala Al Hidayah dirusak sekelompok orang. Diduga karena menolak izin pendirian tempat ibadah.

Kasus Terpopuler

Dari 17 kasus tersebut, sebanyak lima di antaranya paling banyak disorot publik. Pertama, kasus pembubaran paksa disertai kekerasan fisik dan verbal saat midodareni di Kec. Pasar Kliwon, Surakarta, Sabtu (8/8). Perisakan oleh ormas ini diduga karena kegiatan yang dilakukan keluarga korban, Assegaf bin Juhri, dianggap tidak sesuai syariat Islam. Aparat sedikitnya telah mengamankan lima pelaku, empat di antaranya berstatus tersangka.

Berikutnya, perusakan Musala Al Hidayah di Minahasa Utara. Pascainsiden, Forkopimda bersama tokoh masyarat dan agama setempat mengadakan pertemuan tertutup, 30 Januari, dan menghasilkan tiga kesepakatan. Perinciannya, bupati akan meneken surat perizinan pendirian musala jika persyaratan lengkap serta balai pertemuan akan diperbaiki dan ditutup sementara sembari proses pengajuan perizinan.

Ketiga, penyegelan bakal makam tokoh adat Karuhun Urang di Kuningan oleh Satpol PP dengan kilah tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Tindakan aparat penegak peraturan daerah (perda) itu pun menuai kritik dari Komnas HAM hingga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) karena menghalami ekspresi atau pengamalan agama yang dijamin konstitusi.

Kemudian, penolakan pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph di Karimun, 6 Februari. Meski telah memiliki IMB, para penolak meminta agar rumah ibadah direlokasi dan bangunan di lokasi lama dijadikan cagar budaya.

Terakhir, penyegelan pintu Masjid Al Furqon milik jemaah Ahmadiyah di Sukabumi oleh Pemkab Sukabumi dengan dalih menghindari terulangnya insiden pembakaran pada 2008. Kaum Ahmadi–sebutan bagi pengikut Ahmadiyah–lalu mendatangi dan mengadu kepada Komnas HAM, 2 Maret lalu.

Loading...
Loading...